KBRN, Bula : Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui Bidang Kesmas pernah berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), perihal kebutuhan akan bangunan Posyandu di desa-desa. Koordinasi itu dimaksudkan agar kiranya bangunan Posyandu mendapat perhatian serius saat verifikasi RABdesa nanti.
Dimana saat kegiatan verifikasi berlangsung di Dinas PMD, pemerintah desa dapat diminta agar mengakomodir alokasi anggaran untuk pembangunan Posyandu di desanya masing-masing.
"Tadi kami sudah sampaikan ke Pemdes (Dinas PMD), kalau bisa pada saat verifikasi atau pada saat perencanaan RABDesa itu dimasukkan juga bangunan Posyandu," ujar Kepala Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan setempat, Sukmawati Rumakur kepada wartawan di Bula, Jum'at (24/1/2025).
Dikatakan, saat ini Posyandu sudah bersifat Integrasi Layanan Primer (ILP), dimana semua pelayanan dilaksanakan di Posyandu dimaksud. Olehnya itu bangunannya pun harus dirancang dan dibangun sesuai standar.
Posyandu di SBT saat ini jumlahnya mencapai 245, tersebar pada 198 Negeri dan Negeri Administratif. Namun dari jumlah tersebut baru sedikit yang memiliki bangunan permanen.
Sedang sebagain besar lainnya masih memanfaatkan rumah warga, bahkan pelayanan dilakukan di luar rumah, atau di bawah rimbunnya pepohonan.
"Banyak Posyandu di bawah pohon karena banyak yang belum memiliki gedung," jelasnya.
Lebih lanjut, Rumakur mengatakan selain bangunan, Posyandu di kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa ini sudah seharusnya memilih menggunakan jenis timbangan yang lebih inovatif. Pasalnya jenis timbangan yang digunakan selama ini kurang memberi rasa nyaman.
"Kami harap itu mereka memiliki timbangan inovasi seperti yang ada di Desa Rukun Jaya dan Desa Hote, dia kaya mobil-mobilan sambil ada musik-musiknya," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....