Wakano: Jembatan Darurat Solusi Akhiri Polemik Kelas Filial SD 8 Kilmury

RRI.RRI.CO.ID, Bula - Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, Idrus Wakano berpandangan untuk dapat menyelesaikan polemik kelas Filial SD Negeri 8 Kilmury, Pemkab setempat mesti kembali pada semangat dan alasan awal dibuatnya kelas Filial dimaksud. Alasan dibuatnya kelas Filial atau kelas singgah, berkedudukan di Dusun Woluk, adalah semata-mata untuk mengantisipasi siswa yang tidak bisa ke sekolah akibat banjir sungai saat musim hujan.

Olehnya itu Wakano menegaskan untuk dapat menyelesaikan problem kelas Filial tersebut, Pemkab hanya miliki satu solusi, yaitu membangun jembatan darurat atau perahu penyeberangan untuk membantu mempermudah akses anak-anak pergi pulang sekolah.

"Problem awalnya kan soal aksesibilitas anak-anak pergi pulang sekolah. Kalau banjir mereka tidak bisa ke sekolah, makanya dibuat kelas singgah. Nah sekarang Pemda tinggal bangun jembatan darurat maka tidak perlu lagi ada kelas Filial," ujarnya kepada wartawan via seluler, Jum'at 28 Agustus 2026.

Jembatan darurat dinilainya sebagai solusi paling alternatif, sebab untuk meningkatkan status kelas singgah tersebut menjadi satuan pendidikan baru, perlu pemenuhan syarat-syarat pendirian sekolah baru, sebut saja jumlah siswa yang belum memadai.

Sedangkan menenai program revitalisasi yang saat ini ramai diperbincangkan di platform media sosial Facebook, Wakano mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Dikbudpora. Hasilnya, program revitalisasi yang saat ini dikerjakan di sekolah induk, SD Negeri 8 Kilmury adalah sesuai petunjuk teknis (Juknis) Kemendikdasmen.

Juru bicara Pemkab SBT, Ahmad Mony menjelaskan pelaksanaan kegiatan revitalisasi di sekolah induk SD Negeri 8 Kilmury, merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan Kepala SD Negeri 08 Kilmury.

Dalam PKS Nomor 0266.1/C3.3/BP2.01/01/V/PKS/2026, alamat satuan pendidikan tersebut tercantum di Jalan Pendidikan, Desa Undur, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur. Lokasi pembangunan atau rehabilitasi juga disebut telah dituangkan dalam site plan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Lokasi yang disetujui berada di Desa Undur, bukan di Dusun Woluk.

"Dan juga tertuang dalam site plan lokasi pembangunan/rehabilitasi satuan pendidikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang disetujui terletak di Desa Undur, dan bukan di Dusun Woluk," kata Ahmad.

Pemkab SBT juga menyebut lokasi tersebut tercantum dengan titik koordinat dalam dokumen site plan, yakni 3°46'58.17" LS dan 130°36'52.43" BT. Ahmad menegaskan penggunaan anggaran untuk pembangunan di sekolah induk bukan merupakan keputusan sepihak Pemkab SBT. Menurutnya, keputusan tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Sekolah Dasar berdasarkan dokumen PKS yang telah disepakati.

"Bahwa pihak yang mengambil keputusan agar anggaran tersebut digunakan untuk membangun di sekolah induk adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Direktorat Sekolah Dasar berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama," jelasnya.

Sementara itu, terkait kebutuhan sekolah di Dusun Woluk, Pemkab SBT menyatakan Dinas Pendidikan telah berupaya menghadirkan sekolah baru di wilayah tersebut, termasuk melalui Program Revitalisasi Sekolah. Namun, rencana tersebut masih terkendala persyaratan pendirian sekolah baru.

Pemkab SBT menyebut satuan pendidikan calon penerima program harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain telah beroperasi minimal dua tahun, memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), serta menjadi penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) minimal selama dua tahun. Menurut Pemkab SBT, bangunan sementara yang berada di Dusun Woluk belum memenuhi persyaratan utama sebagai calon penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.