RRI.CO.ID, Bula-Pemkab Seram Bagian Timur (SBT) melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) telah menaruh perhatian serius terhadap perbaikan gedung dan fasilitas sekolah yang ada pada SD Negeri 10 Kecamatan Teluk Waru. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpas) Dinas Dikpora kabupaten setempat, Rosna Sehwaky mengungkapkan kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan itu, sebelumnya telah mendapat perhatian pihaknya.

Bangunan sekolah yang terletak di Negeri Administratif Namalena pulau parang ini, lanjut Rosna, awalnya masuk dalam sekolah prioritas yang akan diusulkan untuk diakomodir dalam program revitalisasi satuan pendidikan kementerian pendidikan.

"Justru SD 10 itu masuk dalam skala prioritas untuk diperhatikan. Tapi tentu, katong (kita) bernegara ini ada prosedurnya," ujar Rosna kepada wartawan via telepon WhatsApp, Kamis 14 Mei 2026.

Meski menjadi sekolah yang diprioritaskan, akan tetapi usulannya ke kementerian sangat bergantung pada pemenuhan dokumen persyaratan. Diantaranya, dokumen syarat administrasi yang diupload ke dalam sistem Dapodik Sarpras dan surat kepemilikan tanah (sertifikat lahan). Hingga saat ini dokumen persyaratan itu belum juga dipenuhi pihak sekolah.

"Jadi syarat-syarat itu ketika salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan," terang Rosna.

Lebih jauh, Rosna menandaskan rencana perbaikan atau pembangunan gedung baru sekolah tersebut memang tidak bisa diakomodir melalui alokasi anggaran daerah, mengingat terbatasnya kemampuan APBD.

Sebab itu pihaknya bersikukuh memperjuangkan agar pembangunannya dibiayai lewat program revitalisasi satuan pendidikan. Namun, lagi-lagi persyaratan harus tetap dipenuhi.

Dikatakan, untuk mendorong lekas terpenuhinya persyaratan, pihaknya kata Rosna memutuskan melakukan pendampingan. Ini dimaksudkan agar pihak sekolah dapat diarahkan menyelesaikan satu per satu dokumen persyaratan dimaksud.

"Melalui tim akreditasi sekolah kemarin, kita sudah ketemu, lalu sudah lakukan pendampingan untuk mengarahkan dari sisi administrasi, mengupload ke Dapodik Sarpras kemudian akte tanah kepemilikan sekolah yang sah," kata Rosna.

Kendati sudah mendapat pendampingan, pihak sekolah rupanya belum terlalu fokus melengkapi dokumen dimaksud. Buktinya kata Rosna pihak sekolah sampai saat ini belum juga kembali menyerahkan kelengkapan persyaratan tersebut.