SBT Kembali Raih WTP, Bupati Fachri: Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan

RRI.CO.ID, Bula– Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi prestasi tersendiri karena merupakan kali pertama SBT memperoleh opini WTP selama dua tahun berturut-turut.

Bupati Fachri Husni Alkatiri menyampaikan rasa syukurnya atas capaian tersebut saat menghadiri kegiatan bimbingan teknis (bimtek) E-Katalog bagi pengguna dan penyedia barang dan jasa pemerintah di Aula Pendopo Bupati SBT, Selasa, 9 Juni 2026.

"Kita bersyukur, beberapa hari lalu untuk LKPD Tahun 2025, Alhamdulillah SBT mendapat opini WTP. Ini prestasi pertama karena SBT mendapat WTP dua tahun berturut-turut," kata Fachri.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan adanya konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, mempertahankan opini WTP dinilai lebih sulit dibanding meraihnya untuk pertama kali.

Fachri menjelaskan, SBT sebelumnya pernah memperoleh opini WTP. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, opini tersebut sempat turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Jadi soal keberturutan atau berturut-turut itu sesuatu yang memang dimaksudkan. Kita pernah dapat WTP, tetapi setelah itu turun lagi menjadi WDP. Opini WTP menunjukkan konsistensi," ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan pengalaman Pemerintah Kota Ambon yang pernah meraih opini WTP selama beberapa tahun berturut-turut pada masa kepemimpinan Walikota Richard Louhenapessy. Namun, setelah menghadapi berbagai persoalan hukum, capaian tersebut menurun hingga memperoleh opini disclaimer sebelum akhirnya kembali meningkat.

"Ada perbedaan di Kota Ambon misalnya. Pada masa pemerintahan Pak Richard Louhenapessy hampir lima tahun mendapat WTP berturut-turut. Tetapi setelah itu turun menjadi disclaimer. Kemudian diupayakan secara serius menjadi WDP, dan baru kali ini naik lagi menjadi WTP," kata Fachri.

Dalam kesempatan itu, Fachri juga memaparkan posisi SBT dibandingkan daerah lain di Provinsi Maluku dalam hal capaian opini WTP. Menurut dia, saat ini terdapat lima kabupaten/kota yang berada di atas SBT dalam jumlah perolehan WTP berturut-turut, dan lima daerah lainnya masih berada di bawah SBT.

"SBT sekarang posisinya tepat di tengah. Ada Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang berada di atas kita. Maluku Barat Daya kalau tidak salah sudah tiga kali berturut-turut," ujarnya.

Meski demikian, Fachri menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan raihan WTP sebagai motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

"Ini harus menjadi pemicu dan pemacu kita ke depan untuk bisa melakukan tata kelola keuangan yang lebih baik," kata Fachri.

Ia berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP dapat menjadi fondasi bagi peningkatan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun-tahun mendatang.