Komisi III: DPRD-Pemkab SBT Perlu Bahas Ulang Anggaran Kesehatan

RRI. CO. ID, Bula – Komisi III DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, menyoroti pemangkasan anggaran kesehatan akibat kebijakan efisiensi. DPRD menilai kebutuhan anggaran sektor kesehatan perlu kembali dibahas bersama Pemerintah Kabupaten SBT agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD SBT bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bula, di Gedung DPRD SBT, Senin, 7 September 2026. Ketua Komisi III DPRD SBT Ismail Rumbalifar mengatakan efisiensi anggaran berdampak terhadap Dinas Kesehatan, seperti yang terjadi pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

"Memang kemarin kita mengalami efisiensi. Maka memang anggaran Dinas Kesehatan, hampir semua dinas dipangkas," ujar Rumbalifar.

Menurut Rumbalifar yang juga Ketua DPD Golkar SBT ini, DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas kembali kebutuhan anggaran Dinas Kesehatan.

DPRD, kata dia, akan berupaya mendorong adanya penambahan anggaran untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

"Mudah-mudahan dalam waktu ini DPRD dan Pemerintah Daerah membahas dan kita berupaya untuk menambahkan anggaran," katanya.

Lebih lanjut Rumbalifar juga menyoroti persoalan transportasi bagi pasien yang harus menjalani rujukan ke luar daerah, seperti Masohi dan Ambon.

Ia mengatakan kebutuhan transportasi pasien rujukan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurut dia, dalam pelaksanaannya, keluarga pasien terkadang harus menanggung biaya transportasi terlebih dahulu.

Rumbaifar menjelaskan biaya ambulans bagi pasien rujukan ditanggung BPJS Kesehatan. Namun, biaya tersebut baru dibayarkan setelah proses pencairan anggaran. Kondisi itu membuat keluarga pasien harus terlebih dahulu menalangi biaya transportasi.

"Nah, ini kita harus memikirkan sebelum ini. Makanya waktu rujukan, kita pernah mengalami bahwa ada keluarga yang rujuk akhirnya kita harus menanggung sendiri. Kita bayar dulu, nanti setelah cair BPJS-nya uangnya diganti," tutur Rumbalifar.

Komisi III DPRD SBT berharap persoalan anggaran kesehatan dan transportasi pasien rujukan dapat menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.

DPRD mendorong agar kebutuhan tersebut dapat diakomodasi sehingga pelayanan kesehatan, termasuk bagi pasien yang membutuhkan rujukan ke luar daerah, tidak terkendala.

Pembahasan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten SBT.