RRI.CO.ID, Bula -Legislator PDI-P yang juga Ketua Komisi I DPRD Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, Abdul Aziz Yanlua, mengkritik lambannya respons lembaga legislatif dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Aziz menyebut DPRD SBT seharusnya lebih cepat menggunakan fungsi pengawasan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT mengambil langkah penanganan terhadap kondisi darurat yang berdampak pada masyarakat.

Kritik itu disampaikan Aziz dalam rapat paripurna DPRD SBT di Gedung DPRD SBT, Selasa, 4 Agustus 2026. "Saya merasa DPRD sangat lamban merespons situasi daerah hari ini terkait kebakaran hutan dan lahan. Kejadian ini memang tidak pernah kita duga, tetapi negara sudah mengantisipasinya melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD," ujar Aziz.

Menurut legislator PDI Perjuangan tersebut, DPRD tidak harus menunggu rapat paripurna untuk menyampaikan persoalan masyarakat. Sejumlah forum kedewanan seperti rapat Badan Anggaran (Banggar) maupun rapat gabungan komisi dapat digunakan untuk membahas langkah penanganan bencana.

Aziz mengaku prihatin dengan luas wilayah yang terdampak karhutla di SBT. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sekitar 280 hektare lahan telah terbakar. Dia mengatakan sebagian lahan yang terbakar merupakan kawasan produktif milik masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi warga.

"Dari sekitar 100.000 penduduk Seram Bagian Timur, ada 25 anggota DPRD. Tetapi selama beberapa bulan kita justru diam. Ini bukan hanya soal program, tetapi juga soal nurani," kata Aziz.

Aziz juga memberikan apresiasi kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang tetap bekerja di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena penanganan bencana membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran yang cepat.

"Kita hanya butuh sedikit keaktifan dan kepedulian untuk menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri memastikan Pemkab SBT telah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana karhutla dan kekeringan. Hal ini disampaikannya usai smenghadiri rapat paripurna DPRD SBT pada Selasa, 4 Agustus 2026.

"Sudah saya tandatangani tadi untuk dua situasi itu, bencana karhutla dan kekeringan," kata Fachri kepda wartawan.

Fachri menyebut pemerintah daerah masih memiliki dukungan anggaran untuk menangani kondisi tersebut. Selain anggaran operasional Dinas Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkab SBT juga mulai menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Apalagi BTT juga sudah kita alokasikan untuk penanganan dua situasi ini, nanti di perubahan kita tambah. Kita akan siasati, insya Allah nggak akan kurang," ujarnya.

Khusus untuk kekeringan, Bupati Fachri mengatakan saat ini menjadi persoalan yang juga dialami sejumlah daerah di Indonesia. Khusus di SBT, BPBD disebut terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang mengalami krisis air bersih.

Ia memerintahkan BPBD untuk rutin mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak.

Namun, kata Fachri, sejumlah sumber mata air yang selama ini digunakan mulai mengalami kekeringan sehingga pemerintah harus mencari alternatif sumber air baru.

"Ada upaya mencari titik baru air sumur baru, tapi memang ternyata kesulitan. Kita sudah coba di beberapa titik," katanya.

Selain mengoptimalkan sumber daya yang ada, Pemkab SBT juga sedang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta untuk mendapatkan dukungan penanganan bencana karhutla dan krisis air bersih.