RRI.CO.ID, Bula — Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, M. Ikshan Kiliwoy menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum melakukan pemeriksaan khusus terkait pengelolaan Dana Desa Negeri Geser yang belakangan ramai diperbincangkan di media online maupun media sosial.

Ikshan menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan tim Inspektorat beberapa waktu lalu merupakan pemeriksaan reguler tahun 2025 dan tidak berkaitan dengan isu dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa Negeri Geser.

“Yang selama ini diberitakan itu seolah-olah Inspektorat sudah melakukan investigasi khusus. Padahal tidak seperti itu. Sampai sekarang kami belum melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan dana desa Negeri Geser,” kata Ikshan kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin, 25 Mei 2026.

Menurutnya, belum dilakukan pemeriksaan khusus pengelolaan dana desa alokasi dana desa Negeri Geser karena hingga kini belum ada laporan resmi yang diterima daInspektorat. Hal ini baik yang berasal dari masyarakat masyarakat maupun aparat penegak hukum (APH).

“Karena memang tidak ada laporan resmi, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum ke Inspektorat. Jadi kami belum bisa melakukan pemeriksaan khusus,” ujarnya.

Meski demikian, Inspektorat tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan menyiapkan seluruh data dan laporan hasil pemeriksaan reguler yang telah dilakukan sebelumnya.

Ikshan menambahkan, pihaknya siap melakukan pemeriksaan khusus apabila ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum.

“Kami sudah minta tim pemeriksa untuk menyiapkan seluruh laporan hasil pemeriksaan. Jadi kalau nanti ada laporan resmi yang disampaikan ke kepolisian atau kejaksaan, dan aparat penegak hukum meminta data ke Inspektorat, kami sudah siap,” katanya.

“Nantinya apabila aparat penegak hukum meminta kami melakukan pemeriksaan khusus, tentu kami akan lakukan sesuai mekanisme yang berlaku,” sambungnya.

Sebelumnya, dugaan korupsi Dana Desa dan ADD Negeri Geser ramai diberitakan di sejumlah media online serta tersebar luas di media sosial. Isu tersebut mencuat setelah sejumlah program pembangunan di desa itu diduga fiktif dan dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat