RRI.CO.ID,Bula– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menargetkan peningkatan Indeks Akses Keuangan (IKAT) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada 2026. Saat ini, baseline IKAT SBT berada di angka 2,49 dan ditargetkan naik menjadi 2,56 pada tahun depan.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kantor OJK Maluku, Novian Suhardi, saat menghadiri pengukuhan dan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten SBT di Pendopo Bupati SBT, Senin, 26 Januari 2026.
“Kita baseline-nya termasuk rendah, jadi kita memulai perhitungan IKAT dengan angka yang tidak terlalu tinggi. Harapannya, ini justru menjadi hal yang baik bagi TPAKD untuk mendorong peningkatan IKAT secara bersama-sama,” kata Novian.
Novian menjelaskan, meski kenaikan target terlihat kecil, capaian tersebut merupakan tantangan bersama seluruh pemangku kepentingan di SBT. Sebagai perbandingan, Kota Ambon memiliki baseline IKAT di angka 4,54 dari skala 0 hingga 10.
“Ini mudah-mudahan menjadi prioritas kita bersama. Kami kira-kira siap untuk mencapai target tersebut,” ujarnya.
Menurut Novian, capaian IKAT didorong oleh sejumlah indikator, antara lain rasio penyaluran kredit di SBT, simpanan masyarakat di lembaga keuangan resmi, ketersediaan ATM dan kantor lembaga keuangan. Serta dampak kredit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
“Indikator-indikator ini yang nanti akan diukur. Di akhir 2026 kita akan melihat apakah target tersebut bisa tercapai,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Novian juga menyampaikan target nasional inklusi keuangan sebesar 98 persen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 59.
OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur capaian tersebut.
Ia menyebut, SNLIK 2026 menjadi istimewa karena melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keterlibatan LPS memungkinkan pengukuran inklusi keuangan tidak hanya di level nasional, tetapi juga hingga tingkat provinsi dan wilayah, termasuk Kabupaten SBT sebagai salah satu sampel survei.
“Kehadiran kami di SBT juga untuk mendukung penuh proses survei ini, agar kita bisa melihat secara langsung sejauh mana tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah,” katanya.
Novian memaparkan, berdasarkan hasil survei tahun lalu, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 66 persen, sementara inklusi keuangan sudah menyentuh angka 80 persen.
Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap produk dan lembaga keuangan.
“Masyarakat cenderung menggunakan produk keuangan terlebih dahulu, baru kemudian memahami. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab ke depan,” ungkapnya.
Untuk itu, OJK bersama Pemerintah Kabupaten SBT akan mendorong edukasi keuangan kepada masyarakat. Kegiatan edukasi telah dimulai di Negeri Gah dan akan berlanjut ke wilayah Kiandarat serta Gorom.
“Kami juga mengajak lembaga keuangan untuk ikut terlibat bersama-sama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di SBT,” pungkas Novian.