Krisis Air Bersih dan Karhutla Masih Mengintai SBT, DPRD Soroti Kinerja Satgas

RRI.CO.ID, Bula– Krisis air bersih akibat kekeringan dan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mengintai sejumlah wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari anggota DPRD SBT dari Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Azis Yanlua.

Azis menilai Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekeringan dan Karhutla yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten SBT perlu memberikan penjelasan terkait langkah penanganan yang telah dilakukan.

Ia pun akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD SBT agar segera memanggil Satgas tersebut.“Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, saya akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk mengagendakan memanggil Satgas. Supaya DPRD bisa memperoleh penjelasan mengenai kinerja Satgas. Apa saja yang sudah dilakukan dan apa-apa lagi yang akan dilaksanakan ke depan,” kata Azis kepada wartawan di Bula, Rabu, 7 Oktober 2026.

Menurut Azis, DPRD perlu mengetahui sejauh mana kesiapan Satgas dalam menghadapi kondisi kekeringan dan karhutla yang diperkirakan masih perlu diantisipasi dalam tiga hingga empat bulan ke depan. Ia mengatakan, krisis air bersih saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat di Bula dan sekitarnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kesulitan mendapatkan air bersih juga terjadi di sejumlah kawasan pesisir hingga wilayah kepulauan di SBT. Di sisi lain, kabut asap akibat karhutla juga mulai meresahkan warga Bula dan sekitarnya, terutama pada pagi hari.

Azis mengatakan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diterimanya menunjukkan kondisi kekeringan dan potensi karhutla masih perlu diantisipasi dalam beberapa bulan ke depan.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah penanganan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa.

Selain mempertanyakan kinerja Satgas, Azis juga menyoroti kesiapan anggaran daerah untuk menangani dampak kekeringan dan karhutla..Menurut dia, kondisi yang sudah terjadi di lapangan harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan belanja daerah.

“Ini sekarang sudah terjadi. Ini perencanaan, belanja, anggaran 2026, harus menjawab kebutuhan kekeringan dan kebakaran hutan ini,” ujarnya.

Azis juga meminta pemerintah daerah menjelaskan sumber anggaran yang akan digunakan untuk menangani kondisi tersebut. Termasuk, kata dia, kemungkinan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Ia berharap persoalan kekeringan dan karhutla menjadi salah satu perhatian penting dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Hal itu dinilai penting mengingat dampak kekeringan dan karhutla telah dirasakan di sejumlah wilayah Kabupaten SBT.