KNPI SBT Minta Pemda dan DPRD Prioritaskan Anggaran untuk RSUD Bula di 2027

RRI.CO.ID, Bula— Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD SBT memprioritaskan anggaran untuk penguatan RSUD Bula pada tahun 2027.

Ketua DPD KNPI SBT, Irwan Derlen, mengatakan RSUD Bula memiliki posisi strategis sebagai rumah sakit rujukan utama milik pemerintah daerah yang melayani masyarakat dari berbagai kecamatan, termasuk wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang terbatas.

“RSUD Bula bukan hanya sebuah gedung pelayanan kesehatan. Rumah sakit ini merupakan salah satu tumpuan utama masyarakat SBT ketika membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan,” kata Irwan, Minggu, 4 Oktober 2026.

Menurutnya, penguatan RSUD Bula diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan berkelanjutan.

Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang SBT ini juga menyoroti kondisi geografis SBT yang menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan.

Sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan jauh melalui jalur darat maupun laut untuk mendapatkan pelayanan rujukan di Bula. Karena itu, Irwan meminta pemerintah daerah memperhatikan ketersediaan dokter spesialis, obat-obatan, bahan medis, peralatan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang.

“Jangan sampai masyarakat sudah menempuh perjalanan berjam-jam tetapi pelayanan yang dibutuhkan terkendala karena keterbatasan obat, peralatan ataupun tenaga spesialis,” ujarnya.

Dalam kebijakan anggaran 2027, Irwan meminta dukungan anggaran diarahkan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Sejumlah kebutuhan yang dinilai perlu diperkuat antara lain ketersediaan obat dan bahan medis, operasional pelayanan, pemeliharaan serta pengembangan alat kesehatan, peningkatan sarana-prasarana, hingga dukungan terhadap keberadaan dokter spesialis.

Ia juga menyoroti pentingnya pemberian insentif yang layak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di RSUD Bula. Menurut Irwan, dukungan tersebut dibutuhkan untuk menjaga motivasi dan keberlangsungan pelayanan sekaligus membantu mempertahankan tenaga kesehatan agar tetap bertugas di RSUD Bula.

“Pelayanan kesehatan memiliki urgensi tersendiri karena menyangkut keselamatan dan kehidupan masyarakat. Orang sakit tidak bisa menunggu,” katanya.

Selain mengandalkan APBD, Irwan meminta Pemkab terus memperjuangkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat karakteristik SBT sebagai daerah kepulauan dengan tantangan akses pelayanan kesehatan yang berbeda dengan wilayah perkotaan.

Ia menilai pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SBT. Irwan juga menyatakan KNPI akan ikut mengawal kebijakan pembangunan kesehatan dan pembahasan anggaran RSUD Bula tahun 2027 secara konstruktif sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia berharap Pemkab dan DPRD SBT memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan RSUD Bula, termasuk dukungan insentif bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam kebijakan anggaran 2027..

“RSUD Bula adalah jantung pelayanan kesehatan masyarakat Seram Bagian Timur. Memperkuat RSUD Bula berarti memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat,” ujar Irwan.