El Nino Masih Mengintai, DPRD SBT Minta Pemda Siapkan Anggaran Air Bersih dan Pangan

RRI.CO.ID, Bula-Potensi dampak fenomena El Nino menjadi perhatian DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Muluku. Ketua DPRD SBT Risman Sibualamo meminta pemerintah daerah menyiapkan program sekaligus dukungan anggaran untuk mengantisipasi dampak El Nino, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

"DPRD mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk menghadapi potensi dampak El Nino," kata Risman saat memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD SBT, Jumat, 2 Oktober 2026.

Risman mengatakan kesiapan anggaran harus dibarengi dengan program yang jelas pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Hal ini penting agar penanganan dampak El Nino dapat dilakukan secara terarah dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun penganggaran antar-OPD.

Ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang berpotensi terdampak, khususnya ketersediaan air bersih, pangan, serta perlindungan masyarakat.

"Pemerintah daerah harus memastikan program yang disiapkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama ketersediaan air bersih, pangan serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak," ujarnya.

Selain kesiapan menghadapi El Nino, Risman mengingatkan Pemda SBT agar kebijakan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 tetap memperhitungkan keterbatasan ruang fiskal daerah. Menurutnya, perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan riil, kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, dan kepentingan masyarakat SBT.

"Persetujuan terhadap perubahan APBD merupakan langkah awal dari tanggung jawab yang lebih besar, yaitu memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah mendapatkan alokasi anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," kata Risman.

Ketua DPC PKB SBT itu menambahkan, proses penganggaran tidak boleh berhenti pada penetapan anggaran.Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan program yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.