Kekeringan Diprediksi hingga Februari 2027, Pemkab SBT Siapkan 78 Sumur Bor & SWRO

RRI.CO.ID, Bula - Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, memperkuat penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di tengah musim kemarau dan fenomena El Niño. Kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan kedepan.

Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri memimpin rapat bersama sejumlah pimpinan instansi terkait di Kantor Bupati SBT, Selasa, 1 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah penanganan kekeringan sekaligus meningkatnya kejadian karhutla di wilayah SBT.

"Saat ini kita menghadapi dua situasi yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu kondisi kekeringan akibat El Niño serta meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur," kata Fachri dalam pertemuan tersebut.

Fachri mengatakan informasi dari pemerintah pusat menyebut kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung cukup lama, bahkan hingga akhir tahun.

Di sisi lain, dia menyebut belum terlihat penurunan signifikan terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah SBT.

"Karena itu, diperlukan perencanaan dan langkah penanganan yang tepat serta pembahasan lebih serius untuk menentukan upaya yang harus segera dilakukan," ujarnya.

Fachri juga menyinggung dugaan penyebab sejumlah kebakaran yang terjadi di wilayah SBT. Menurutnya, terdapat informasi awal yang masih perlu didalami dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, diduga terdapat sekelompok orang menggunakan kendaraan truk yang beberapa kali melintas di sekitar area perkebunan. Setelah kelompok tersebut meninggalkan lokasi, kebakaran kemudian terjadi di lahan tersebut.

"Informasi ini masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan," katanya.

Fachri mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolres Seram Bagian Timur untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan tersebut dilakukan guna mengetahui penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang mungkin terkait.

Menurut Fachri, penanganan kekeringan dan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Informasi mengenai langkah pemerintah juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Dia berharap keterbukaan informasi dapat memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar sehingga tidak berkembang opini maupun persepsi negatif terhadap upaya pemerintah.

"Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kondisi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan yang terjadi," pungkas Fachri.

Kepala Pelaksana BPBD SBT Bahrum Weul Artafela mengatakan penanganan kekeringan telah dilakukan sejak Juni. Berdasarkan informasi BMKG, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga Februari 2027 sehingga diperlukan langkah antisipasi secara berkelanjutan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, Pemkab SBT telah mendapatkan 78 titik sumur bor sementara. Fasilitas air bersih juga akan ditambah untuk masyarakat di wilayah Pulau Gorom dan Teor.

Selain itu, BPBD menyiapkan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air yang dapat digunakan masyarakat di wilayah kepulauan.

"Direncanakan penggunaan satu unit mesin SWRO dengan anggaran sekitar Rp800 juta. Pengoperasiannya akan didukung tenaga surya sebagai sumber energi," kata Bahrum.