Tabulik Institut Minta Bupati SBT Evaluasi Pejabat Eselon, Dorong Penyegaran OPD

RRI.CO.ID, Bula— Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tabulik Institut meminta Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati M. Miftah Thoha Rumarey Wattimena segera melakukan evaluasi terhadap pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten SBT.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua LSM Tabulik Institut, Junedi Mahad, Selasa, 25 Agustus 2026. Menurutnya, evaluasi terhadap jajaran pejabat struktural perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

Junedi mengatakan, pemerintahan dengan tagline "Gerak Cepat" kini telah memasuki usia sekitar satu tahun lima bulan. Karena itu, menurut dia, sudah menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melihat kembali kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya para pejabat yang memegang posisi strategis.

"Tabulik Institut meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat eselon di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur," kata Junedi.

Mantan Ketua KPU Seram Bagian Timur ini menilai evaluasi pejabat tidak semata-mata harus dimaknai sebagai pergantian jabatan. Menurutnya, pemerintah daerah dapat menempuh berbagai langkah sesuai kebutuhan organisasi, mulai dari rotasi dan mutasi hingga restrukturisasi kelembagaan.

"Pergantian OPD ini mencakup dua hal, yakni rotasi atau mutasi jabatan pimpinan seperti kepala dinas dan kepala badan, maupun restrukturisasi kelembagaan," ujarnya.

Ia menjelaskan, langkah tersebut penting untuk memberikan penyegaran dalam birokrasi, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, sekaligus menyesuaikan organisasi pemerintahan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pembangunan daerah.

Menurut Junedi, kepala OPD memiliki posisi penting dalam menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, kinerja setiap pimpinan perangkat daerah perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian program, kemampuan mengelola anggaran, serta kontribusinya terhadap target pembangunan.

Tabulik Institut berharap evaluasi dilakukan secara objektif dan terukur. Artinya, pergantian atau rotasi pejabat tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi juga melihat kemampuan dan rekam kinerja masing-masing pejabat.

"Evaluasi harus dilakukan untuk melihat sejauh mana para kepala dinas dan kepala badan mampu bekerja maksimal dalam membantu Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah," kata Junedi.

Ia menambahkan, apabila terdapat OPD yang dinilai belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah perbaikan. Sebaliknya, pejabat yang menunjukkan kinerja baik juga perlu diberikan ruang untuk terus mengembangkan program dan inovasi.

Dengan demikian, kata dia, evaluasi tidak hanya berorientasi pada pergantian orang, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperbaiki sistem kerja pemerintahan.

Junedi menilai penyegaran formasi pimpinan OPD juga dapat menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mengejar target pembangunan dalam sisa masa pemerintahan.

Ia mencontohkan, sejumlah pemerintah daerah melakukan pelantikan dan penyegaran jajaran pimpinan perangkat daerah untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan mempercepat pencapaian program pembangunan.

"Contoh kasus terkini, banyak pemerintah daerah melakukan pelantikan untuk penyegaran formasi kepala dinas dan kepala badan dalam rangka mencapai target pembangunan serta mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap perangkat daerah bekerja dalam satu arah kebijakan yang sama. Koordinasi antar-OPD juga harus diperkuat agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Lebih lanjut, Tabulik Institut berharap Bupati dan Wakil Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri dan M. Miftah Thoha Rumarey Wattimena dapat menjadikan evaluasi birokrasi sebagai bagian dari pembenahan pemerintahan secara menyeluruh.

Junedi menegaskan, tujuan akhir dari evaluasi maupun penyegaran jabatan bukan sekadar mengubah struktur organisasi atau mengganti pejabat. Lebih dari itu, langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan birokrasi yang lebih efektif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Harapan Tabulik dalam pergantian atau evaluasi ini adalah para kepala dinas bisa bekerja lebih maksimal untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan visi dan misi demi kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Timur," pungkasnya.

Tabulik Institut berharap evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi pejabat, capaian kinerja, serta kepentingan pelayanan publik. Dengan begitu, penyegaran birokrasi diharapkan tidak berhenti pada pergantian jabatan, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.