Anggota DPR Alimudin Kolatlena Tinjau Dampak Kemarau di SBT & Salurkan Bantuan

RRI.CO.ID, Bula — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Alimudin F. Kolatlena, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, Minggu, 16 Agustus 2026. Kunjungan ini dalam rangka meninjau langsung dampak fenomena El Nino dan kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut.

Fenomena El Nino dan kemarau panjang disebut telah berdampak pada krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga abrasi akibat gelombang laut. Dalam kunjungannya, Alimudin sempat mengikuti konferensi video Pemerintah Kabupaten SBT bersama seluruh camat di wilayah tersebut yang digelar di Kantor Bupati untuk membahas langkah tanggap bencana kekeringan dan karhutla.

Pertemuan itu juga dihadiri tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sedang melakukan peninjauan di sejumlah lokasi terdampak. Alimudin mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan dukungan penanganan bencana kepada pemerintah pusat melalui BNPB, termasuk dana siap pakai.

"Terjadi dampak El Nino dan kemarau panjang yang berakibat kepada krisis air bersih, lalu juga kebakaran hutan dan lahan, termasuk bencana abrasi," kata Alimuddin kepada wartawan di Kantor Bupati SBT, Minggu, 16 Agustus 2026.

Menurut Alimudin, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala BNPB terkait usulan bantuan dari Pemkab SBT. Respons pemerintah pusat, kata dia, cukup serius. Tim BNPB disebut telah berada di SBT selama empat hari untuk melakukan survei dan verifikasi terhadap sejumlah lokasi serta usulan yang disampaikan pemerintah daerah.

"Kita sudah komunikasikan dan mendapat perhatian serius dari Kepala BNPB. Tim sudah empat hari di sini dan sudah survei atau verifikasi di beberapa titik," ujarnya.

Ia berharap proses verifikasi tersebut dapat mempercepat realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak. Alimudin menekankan bahwa BNPB membutuhkan data dan fakta yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam memberikan dukungan.

"BNPB itu akomodatif terhadap usulan dari semua daerah, yang penting basisnya data, fakta dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel," katanya.

Selain mendorong penanganan melalui BNPB, Alimudin mengatakan dirinya telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kota Bula dan Bati selama sekitar dua pekan terakhir. Bantuan tersebut akan terus disalurkan selama masyarakat masih menghadapi krisis.

"Kami selaku anggota DPR juga telah mendistribusikan untuk warga di Kota Bula dan juga Bati. Kurang lebih sudah dua minggu kita distribusi dan kita rencanakan berkelanjutan selama masyarakat mengalami krisis," tutur dia.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan langkah penanganan sementara sembari menunggu penanganan lebih lanjut dari pemerintah.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan siap membantu Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menangani dampak fenomena El Nino yang memicu kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kesiapan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penanganan Darurat Wilayah II BNPB Riswandi saat meninjau langsung kondisi wilayah terdampak di Kabupaten SBT, Kamis, 13 Agustus 2026.

Riswandi mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan atas instruksi Kepala BNPB untuk melihat secara langsung dampak El Nino yang dirasakan masyarakat SBT.

"Kami diperintahkan oleh Kepala BNPB untuk memantau kejadian bencana yang menimpa Kabupaten Seram Bagian Timur. Faktanya memang El Nino kuat ini sudah berdampak kepada masyarakat, terutama kebutuhan air bersih," kata Rizwandi kepada wartawan di sela kunjungan ke Desa Administratif Kampung Wailola, Kecamatan Bula.

Menurut Riswandi, BNPB akan membantu Pemkab SBT menangani dampak kekeringan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Bantuan yang disiapkan antara lain pembangunan sumur bor dalam serta optimalisasi distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak.

"Kita lakukan semacam perbaikan-perbaikan dan menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Tentunya BNPB di sini akan membantu pemerintah daerah dan Forkopimda untuk bagaimana kebutuhan air bersih ini dapat segera kita selesaikan," ujarnya.

Ia menambahkan, teknis pembangunan sumur bor dan distribusi air bersih akan disesuaikan dengan kebutuhan serta hasil kajian di lapangan. Selain kekeringan dan krisis air bersih, El Nino juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di SBT.

Riswandi mengatakan, BNPB telah menerima laporan dari BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran terkait luasan lahan yang terbakar.

Menurut dia, meski cakupan karhutla cukup luas, kondisi tersebut masih dapat ditangani oleh kapasitas pemerintah daerah.

"Untuk karhutla kami dilaporkan tadi oleh Kepala Dinas Damkar dan juga dari BPBD memang luasannya cukup luas, tetapi sampai saat ini masih bisa tertangani oleh kapasitas lembaga yang ada di Pemda ini," katanya.

BNPB, lanjut Riswandi, siap memberikan dukungan berupa peralatan pemadaman serta personel apabila diperlukan untuk membantu penanganan karhutla di SBT. "Tentunya BNPB juga akan membantu terkait dengan karhutla ini. Seperti di daerah lain, kami juga ada alat-alat dan personel untuk memadamkan kebakaran, baik di lahan maupun di hutan," ujarnya.

BNPB juga membuka kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu mengurangi dampak kekeringan, terutama terhadap sektor pertanian.

Namun, pelaksanaan OMC akan bergantung pada hasil analisis dan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Saya sudah mendapat perintah juga dan arahan dari Kepala BNPB bahwa memang untuk daerah-daerah yang kering kalau memungkinkan kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi itu sangat tergantung dari analisis BMKG," kata Rizwandi.

Selain OMC, BNPB akan mendorong langkah cepat lainnya, termasuk pembangunan sumur bor dalam, untuk memastikan aktivitas pertanian tetap berjalan di tengah kondisi kekeringan.

Penanganan tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Pertanian.

Riswandi menekankan, penanganan dampak El Nino tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja karena kondisi kekeringan dan karhutla berpotensi semakin berat.

"El Nino kuat ini belum puncaknya menurut perkiraan BMKG. Jadi ini harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh kekuatan masyarakat yang ada di Seram Bagian Timur," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati SBT M. Miftah Thoha Rumarey Wattimena menyambut baik kunjungan tim BNPB ke wilayah tersebut.

Ia menilai kedatangan BNPB merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat SBT.

"Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kunjungan dari tim BNPB. Ini merupakan perhatian pemerintah pusat untuk kita di daerah timur, khususnya untuk bencana yang terjadi saat ini," kata Miftah.

Miftah mengatakan, Pemkab SBT sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla.

Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan bencana sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat berjalan.

Pemkab SBT, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan BNPB untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. "Mengingat keterbatasan pemerintah daerah, maka memang untuk hal bencana ini harus kolaborasi," ujarnya.