RRI.CO.ID, Bula- Kekeringan ekstrem melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. Warga di Negeri Lahema dan Dusun Air Kampung, Kecamatan Kesui Watubela, disebut mengalami krisis air bersih hingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD SBT. Fraksi PKB mendesak pemerintah daerah segera turun tangan dengan menyalurkan air bersih dan bantuan logistik kepada warga terdampak.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD SBT, Rudi Wadjo, saat membacakan pandangan akhir Fraksi PKB terhadap Pertanggungjawaban APBD SBT 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026, Jumat, 14 Agustus 2026 malam.
"Musim kemarau yang berlangsung panjang telah menyebabkan kekeringan berkepanjangan di berbagai wilayah SBT," kata Rudi.
Dia menyebut kondisi paling kritis terjadi di Negeri Lahema dan Dusun Air Kampung. Warga di dua wilayah tersebut mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan konsumsi dan sanitasi.
"Warga di sana mengalami krisis air bersih yang sangat ekstrem untuk kebutuhan konsumsi dan sanitasi sehari-hari," ujarnya.
Rudi meminta Pemkab SBT, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial, segera mengirimkan bantuan air bersih serta logistik darurat ke wilayah terdampak.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh ditangani secara lamban. Sebab, krisis air bersih berpotensi memicu persoalan kesehatan dan mengancam keselamatan warga.
"Penanganan ini membutuhkan eksekusi segera dan cepat sebelum terjadi korban jiwa akibat dehidrasi, kelaparan atau wabah penyakit yang dipicu krisis air bersih," tegasnya.
Selain bantuan langsung, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran darurat untuk menangani wilayah yang terdampak kekeringan.
Rudi menilai persoalan air bersih harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan paling dasar masyarakat.
"Intervensi anggaran darurat harus segera diarahkan ke wilayah tersebut," katanya.
Fraksi PKB juga mengingatkan Pemkab SBT agar pengelolaan APBD tidak berhenti pada aspek administratif. Anggaran daerah harus mampu dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang tengah menghadapi kondisi darurat.
"Ukuran pertanggungjawaban sejati adalah sejauh mana stimulus fiskal mampu mengintervensi kemiskinan, menggerakkan roda ekonomi lokal dan menyelesaikan persoalan mendasar di tengah masyarakat," pungkasnya.
Krisis air yang terjadi di tengah kemarau panjang tersebut membuat kebutuhan intervensi pemerintah semakin mendesak. Bagi warga terdampak, ketersediaan air bersih bukan hanya soal kenyamanan, melainkan kebutuhan untuk bertahan dan menjalani aktivitas sehari-hari.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....