Forum Coffee Break Pemkab SBT Bersama Pemuda dan Jurnalis Diapresiasi

RRI.CO.ID, Bula- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) menggelar forum coffee break bersama elemen pemuda dan wartawan di Pendopo Bupati SBT, Rabu, 8 Juli 2026 malam. Forum tersebut dihadiri Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan organisasi kepemudaan (OKP), serta jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) SBT.

Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Seram Bagian Timur, Jamal Rumatiga, mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah yang membuka ruang dialog langsung dengan kalangan pemuda. Menurut Jamal, forum tersebut menjadi wadah yang sehat bagi generasi muda untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat secara terbuka kepada pemerintah daerah.

"Menurut saya, kegiatan Coffee Break yang diselenggarakan pemerintah daerah ini sangat luar biasa. Adanya kritik dan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dan lumrah dalam demokrasi," kata Jamal.

Mantan Ketua Umum HMI Cabang SBT itu menilai langkah pemerintah mengundang berbagai organisasi kepemudaan menunjukkan komitmen dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Ia mengatakan, seluruh elemen pemuda perlu memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara konstruktif.

"Artinya pemerintah daerah memberikan ruang yang cukup bagi seluruh elemen pemuda di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian mereka," ujarnya.

Jamal juga mengajak seluruh organisasi kepemudaan memenuhi undangan pemerintah dalam forum-forum dialog sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Menurut dia, penyampaian kritik dan aspirasi bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah, melainkan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik demi kepentingan masyarakat.

"Esensi dari penyampaian aspirasi adalah agar pemerintah mengetahui persoalan yang terjadi, kemudian melakukan perbaikan demi kebaikan Kabupaten Seram Bagian Timur dan masyarakatnya," ucap Jamal.

Ia berharap forum dialog seperti coffee break tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat dijadikan agenda rutin, misalnya setiap tiga atau enam bulan sekali.

Dengan forum yang berlangsung secara berkala, kata dia, berbagai persoalan di tingkat desa dapat disampaikan lebih awal sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah penyelesaian.

"Kegiatan seperti ini perlu terus ditingkatkan dan dijadikan agenda rutin. Supaya persoalan-persoalan kecil yang terjadi di kampung-kampung bisa langsung disampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti," tuturnya.

Meski demikian, Jamal menegaskan demonstrasi tetap merupakan hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat. Namun, Ia berpandangan aksi unjuk rasa sebaiknya menjadi pilihan terakhir apabila ruang komunikasi dengan pemerintah telah tertutup.

"Demonstrasi adalah salah satu cara terbaik untuk menyampaikan aspirasi, tetapi harus ditempatkan sebagai jalan terakhir. Kalau pemerintah masih membuka ruang dialog dan bersedia mendengar masyarakat, maka ruang itulah yang harus dimanfaatkan terlebih dahulu. Jika semua pintu komunikasi tertutup, barulah demonstrasi menjadi pilihan,"ujarnya.