GMNI Temui Kadis PMD SBT, Bawa Aspirasi Warga Soal Keterlambatan Pencairan DD-ADD

RRI.CO.ID, Bula- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menemui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) SBT, Ye Hamzah Alhamid, untuk membahas keterlambatan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 bagi sejumlah desa di wilayah tersebut, Senin, 29 Juni 2026.

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat desa yang terdampak akibat belum cairnya anggaran desa.

Ketua DPC GMNI SBT, Moh Nur Hulihulis, mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari pemerintah desa dan masyarakat terkait keterlambatan pencairan DD dan ADD yang dinilai menghambat jalannya pemerintahan desa.

Menurut dia, keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada pelayanan pemerintahan, tetapi juga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik serta program pemberdayaan masyarakat.

"Kami meminta penjelasan secara transparan mengenai letak kendala dalam proses pencairan. Apakah hambatannya berada di tingkat desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atau justru pada proses verifikasi di internal Dinas PMD. Dampak keterlambatan ini sangat dirasakan masyarakat desa," ujar Moh Nur Hulihulis.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Seram Bagian Timur, Ye Hamzah Alhamid, mengapresiasi langkah GMNI yang dinilai sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam pertemuan tersebut, Ye Hamzah menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan keterlambatan pencairan DD dan ADD tahun ini. Ia menyebutkan, salah satu penyebab utama adalah adanya penyesuaian regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat yang berdampak pada proses asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain itu, masih terdapat sejumlah desa yang belum menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana tahap sebelumnya sehingga sistem belum dapat memproses pengajuan pencairan tahap berikutnya.

Meski demikian, Dinas PMD berkomitmen mempercepat proses verifikasi bagi desa-desa yang telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Sementara desa yang masih mengalami kendala administrasi akan mendapat pendampingan secara intensif.

Dalam diskusi tersebut, Sekretaris DPC GMNI SBT, Fahlan Elwuar, menilai persoalan administrasi di tingkat desa juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan. Ia mengusulkan agar setiap desa memiliki operator yang mendapat pembinaan dan pelatihan khusus sehingga mampu mengelola administrasi keuangan desa secara lebih baik dan mempercepat proses pencairan anggaran.

Menanggapi usulan tersebut, Ye Hamzah menyatakan pihaknya akan segera menggelar pelatihan dan pembinaan bagi operator desa.

"Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melaksanakan pelatihan dan pembinaan bagi operator desa agar proses verifikasi dokumen dapat berjalan lebih cepat sehingga pencairan dana desa juga dapat dipercepat," kata Ye Hamzah.

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Dinas PMD SBT akan mengoptimalkan tim verifikasi agar pencairan dana bagi desa yang telah memenuhi persyaratan tidak lagi mengalami penundaan.

Selain itu, GMNI SBT akan dilibatkan dalam pengawasan proses birokrasi pencairan guna memastikan pelaksanaannya berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik pungutan liar.

Kedua pihak juga sepakat mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan edukasi dan pendampingan administrasi keuangan agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.

Di akhir pertemuan, Dinas PMD SBT menyatakan akan segera mengambil langkah-langkah teknis pada pekan ini untuk mempercepat pencairan DD dan ADD bagi desa-desa yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi