RRI.CO.ID, Bula – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menggelar kegiatan Haul Bung Karno di Dusun Bati Kelusi, Kecamatan Kiandarat, Kamis, 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang refleksi sejarah perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat.
Ketua DPC PDI Perjuangan SBT, Abdul Aziz Yanlua mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi DPP PDI Perjuangan yang menetapkan Juni sebagai Bulan Bung Karno. Menurut dia, bulan Juni memiliki makna penting dalam perjalanan hidup dan perjuangan Soekarno.
"Soekarno lahir di Juni, mencetuskan Pancasila pada 1 Juni 1945, dan wafat juga di bulan Juni," kata Yanlua kepada wartawan. Ia menjelaskan, pemilihan Dusun Bati Kelusi sebagai lokasi kegiatan memiliki nilai historis tersendiri.
Saat perang perebutan Irian Barat, wilayah Seram Timur, khususnya Kota Geser, menjadi salah satu pintu masuk kawasan timur Indonesia. Yanlua menyebut Bung Karno pernah mengisahkan kunjungannya ke wilayah Bati.
"Bung Karno menjelaskan salah satu tempat yang beliau kunjungi itu adalah Bati. Karena itu DPC PDI Perjuangan melaksanakan Haul Bung Karno di Bati sebagai bagian merefleksikan sejarah Bung Karno di Seram Timur," ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, DPC PDI Perjuangan SBT juga melakukan penanaman dua pohon durian yang diberi nama "Durian Bung Karno" di belakang Masjid Dusun Bati Kelusi. Penanaman pohon dirangkai dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat.
Menurut Yanlua, pemberian nama tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus harapan agar nilai perjuangan, cinta tanah air, dan semangat kerakyatan Bung Karno terus tumbuh di Seram Bagian Timur.
Selain itu, kegiatan silaturahmi tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pengurus DPC PDIP dan anggota DPRD SBT dari Fraksi PDIP.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan warga adalah kondisi jalan menuju Dusun Bati Kelusi yang rusak berat. Warga menilai kerusakan jalan menghambat mobilitas masyarakat dan membahayakan warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat.
"Kondisi Bati Kelusi sangat memprihatinkan. Ketika ada warga yang sakit atau ibu yang hendak melahirkan, aksesnya sangat sulit," kata Yanlua.
Ia menegaskan pihaknya akan terus menyuarakan persoalan tersebut dalam berbagai forum di DPRD SBT hingga ada langkah perbaikan dari pemerintah daerah.
Persoalan lain yang mengemuka adalah minimnya tenaga pengajar di SD Alternatif Bati Kelusi yang merupakan perpanjangan dari SD Bati Rumoga. Sekolah tersebut hanya memiliki satu guru berstatus PNS untuk melayani siswa kelas 1 hingga kelas 3.
"Gurunya cuma satu. Ini menjadi atensi kami dan Fraksi PDIP untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Distribusi guru harus merata dan adil hingga ke sekolah-sekolah yang jauh dari akses," ujar Yanlua.
Ia menambahkan, DPC PDI Perjuangan SBT akan mendorong penambahan guru PPPK maupun PNS guna mendukung peningkatan layanan pendidikan di wilayah terpencil.
Dalam kesempatan yang sama, tokoh adat Bati Kelusi juga mengusulkan percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hutan Adat.
Usulan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak kelola masyarakat adat atas kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.
Menanggapi hal itu, Yanlua mengatakan DPC PDIP SBT akan menjadikan usulan tersebut sebagai salah satu prioritas yang akan diperjuangkan bersama Fraksi PDIP di DPRD SBT.
"DPC PDIP SBT mencatat usulan ini sebagai prioritas legislasi yang akan didorong bersama Fraksi PDIP di DPRD SBT," katanya.
Menurut Yanlua, Haul Bung Karno tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
"Apa yang disampaikan warga akan terus kami suarakan agar harapan, visi, dan misi pemerintah daerah dapat direalisasikan," ujarnya.
DPC PDI Perjuangan SBT berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, terutama terkait infrastruktur jalan, pendidikan, dan perlindungan hutan adat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....