RRI.CO.ID, Bula– Komisi III DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyoroti rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun Anggaran 2026.

Wakil Ketua Komisi III DPRD SBT Fadli Salim Elbetan mengatakan hasil evaluasi yang dilakukan bersama OPD mitra kerja menunjukkan sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mencapai realisasi anggaran hingga 50 persen.

Hal tersebut disampaikan Fadli usai memimpin rapat kerja Komisi III DPRD SBT bersama OPD mitra dalam agenda evaluasi pelaksanaan APBD Semester I 2026 dan prognosis enam bulan sisa tahun anggaran berjalan, Kamis, 4 Juni 2026.

"Hampir semua SKPD dalam laporan realisasi anggaran belum mencapai 50 persen. Ada yang baru 31 persen dan ada yang masih 25 persen seperti Dinas Pekerjaan Umum," kata Fadli.

Menurut dia, rendahnya realisasi anggaran dipengaruhi sejumlah program dan kegiatan yang belum berjalan optimal. Hal ini termasuk proses pengadaan dan tender yang hingga kini belum terlaksana secara maksimal.

"Ada beberapa program dan kegiatan yang memang masih membutuhkan waktu. Selain itu, proses tender sampai hari ini belum terlaksana dengan baik sehingga berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran," ujarnya.

Fadli menilai kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

Ia mengatakan, belum optimalnya belanja pemerintah daerah menyebabkan perputaran ekonomi yang diharapkan melalui berbagai program pembangunan belum berjalan maksimal.

"Situasi ekonomi masyarakat saat ini cukup berat. Salah satu penyebabnya adalah penyerapan anggaran belanja di masing-masing SKPD yang belum maksimal. Karena realisasi semester pertama masih berada pada kisaran 30 hingga 40 persen, dampaknya turut dirasakan oleh masyarakat," kata dia.

Meski demikian, Fadli menegaskan pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk memperbaiki kondisi tersebut pada semester berikutnya.

"Situasi ekonomi yang sulit hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai target," ujarnya.

Dalam rapat evaluasi tersebut, Komisi III DPRD SBT juga menyoroti pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Menurut Fadli, terdapat sejumlah bidang pelayanan dasar yang wajib menjadi perhatian pemerintah daerah, antara lain pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa OPD yang memiliki mandat langsung dalam pelaksanaan SPM harus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sektor pendidikan, misalnya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah perlu memastikan akses layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Fadli juga menyinggung program pengobatan gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurut dia, keberhasilan program tersebut harus didukung dengan kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan.

"Pengobatan gratis merupakan pekerjaan besar pemerintah daerah. Untuk mewujudkannya diperlukan dukungan berbagai pihak, termasuk memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan BPJS," katanya.

Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial memberikan perhatian serius terhadap persoalan akses layanan kesehatan masyarakat. Pada kesempatan itu, Fadli menegaskan DPRD SBT mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026.

"DPRD mendukung seluruh program pemerintah daerah. Harapannya, seluruh target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran," ujar Fadli.