Legislator Kritik Kinerja OPD Pemkab SBT, Desak Evaluasi Program Pembangunan

RRI.CO.ID, Bula – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Ahmad Voth menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten SBT yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan Voth saat mengikuti rapat bersama mitra Komisi III DPRD SBT di Ruang Komisi DPRD SBT, Rabu, 3 Juni 2026. Menurut Voth, berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masih lemahnya koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Ia menilai sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Bahkan, terdapat program yang dinilai tidak berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi warga.

"Kita harus jujur melihat kondisi yang ada. Banyak persoalan yang terus berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Ini menjadi catatan penting yang harus dievaluasi bersama," kata Voth dalam rapat tersebut.

Voth menegaskan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena itu, ia meminta setiap OPD lebih fokus pada efektivitas pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan hasil yang optimal.

Selain itu, Voth juga mendorong para pimpinan OPD untuk menyampaikan laporan yang objektif dan transparan kepada DPRD. Menurut dia, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

"Jangan sampai laporan yang disampaikan berbeda dengan kenyataan di lapangan. DPRD membutuhkan data yang valid agar dapat mengambil langkah dan rekomendasi yang tepat," ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi III DPRD SBT akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai program pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah tersebut, kata dia, bertujuan memastikan penggunaan anggaran daerah berlangsung efektif, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Voth berharap hasil rapat bersama mitra kerja itu dapat menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur.

"Saya berharap hasil rapat nantinya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten SBT," kata Voth.