RRI.CO.ID, Bula- Sebanyak 25 kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebelumnya dialokasikan untuk Desa Hote, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dialihkan ke Desa Rukun Jaya. Kebijakan ini memicu polemik di tengah masyarakat setempat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) SBT, Mustafa Korwaka, menjelaskan bahwa pengalihan tersebut terjadi karena faktor teknis, khususnya terkait waktu penyampaian hasil verifikasi ke pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah melalui Dinas PKP sebelumnya mengusulkan sekitar 500 unit BSPS ke pemerintah pusat. Pada tahap pertama, kuota reguler yang disetujui sebanyak 200 unit dan terbagi ke enam desa, termasuk Desa Hote yang mendapat 25 unit,” ujar Korwaka kepada wartawan, Jumat, 24 April 2026.

Namun, saat proses verifikasi berlangsung, terjadi miskomunikasi antara pihak desa dan tim verifikator. Meski demikian, Korwaka menegaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui koordinasi antara dinas, tim verifikasi, dan pemerintah desa.

“Dari pihak balai menyampaikan bahwa Desa Hote tetap akan diverifikasi setelah Lebaran. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan bahwa pengalihan kuota ke Desa Rukun Jaya dilakukan karena keterbatasan waktu dalam penyampaian berita acara hasil verifikasi ke pusat.

“Rentang waktu yang diberikan sangat singkat, sehingga kuota untuk Hote sementara dialihkan ke Rukun Jaya agar tidak hangus,” katanya.

Korwaka memastikan bahwa masyarakat Desa Hote tidak perlu khawatir kehilangan bantuan tersebut. Pasalnya, kuota BSPS untuk desa tersebut tetap akan diakomodasi pada tahap berikutnya.

“Tahun ini Provinsi Maluku mendapatkan kuota BSPS sekitar 12 ribu unit. Jadi 25 unit untuk Desa Hote tetap ada, hanya saja masuk pada tahap ketiga,” ungkapnya.

Korwaka juga menambahkan, berdasarkan informasi dari pihak Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), Desa Hote dipastikan tetap menjadi penerima program BSPS pada tahapan selanjutnya.

“Kami harap masyarakat tidak salah paham. Jangan sampai muncul anggapan bahwa Desa Hote tidak lagi mendapatkan bantuan, karena itu tidak benar,” tegas Korwaka.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus mengawal proses tersebut agar bantuan BSPS dapat terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat.