RRI.CO.ID, Bula- Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, diwarnai kericuhan pada Selasa sore, 21 April 2026. Adu mulut antar peserta terjadi sekitar pukul 17.27 WIT di depan Gedung Serbaguna Dinas Kesehatan setempat di yang menjadi lokasi kegiatan.

Keributan dipicu oleh kekecewaan sejumlah peserta terhadap jalannya sidang yang dinilai tidak kondusif. Peserta menyoroti keputusan pimpinan sidang yang berulang kali melakukan skorsing tanpa alasan yang jelas, sehingga dinilai menghambat proses musda.

Salah satu peserta, yang juga Pimpinan Golkar Kecamatan Kilmury, Muhamad Amin Sukometan, mengungkapkan bahwa persoalan utama terletak pada adanya rekomendasi dukungan ganda dalam pencalonan Ketua DPD II Golkar SBT.

“Dalam proses musda ini ada beberapa hal yang terjadi, di antaranya terkait rekomendasi dukungan ganda. Kami bersama pimpinan kecamatan dari 15 kecamatan sudah sepakat bahwa rekomendasi ganda harus digugurkan. Namun justru diulur-ulur dengan skorsing yang terus dibuka dan ditutup, sehingga kami tidak tahu titik masalahnya di mana,” ujarnya.

Ia juga menuding pimpinan sidang tidak bersikap netral dan cenderung berpihak kepada salah satu kandidat.

“Dengan kondisi ini, kami melihat pimpinan sidang sudah berpihak kepada kandidat tertentu,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Ketua Steering Committee Musda V Golkar SBT, Hafas Kelirey. Ia meminta perhatian dari DPD I hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terhadap jalannya musda tersebut.

“Kami minta DPD I sampai DPP untuk memperhatikan hasil Musda Golkar SBT. Pimpinan sidang sudah memihak kepada salah satu kandidat. Bahkan ini mungkin sidang dengan skorsing terbanyak,” kata Hafas.

Ia juga mengaku kecewa dengan sikap pimpinan sidang yang dinilai merugikan kader di daerah.

“Kami kader Golkar di kabupaten ini kecewa. Pimpinan sidang harus diberi teguran keras karena bisa menghancurkan Golkar di daerah ini,” tegasnya.

Menurut Hafas, sebelumnya telah dilakukan verifikasi faktual (verfak) terhadap dukungan calon ketua DPD dan menghasilkan komposisi dukungan 7 berbanding 4. Namun keputusan tersebut kembali dipersoalkan dan diminta untuk dilakukan verifikasi ulang.

“Padahal sudah ada keputusan terkait dukungan dan juga rekomendasi ganda telah dibatalkan. Tapi justru diulang kembali,” jelasnya.

Akibat kericuhan tersebut, pimpinan sidang yang merupakan salah satu pengurus DPD I Golkar Maluku memutuskan untuk membawa pelaksanaan musda ke tingkat provinsi.

Keputusan itu menuai penolakan dari sejumlah peserta yang menginginkan musda tetap diselesaikan di tingkat kabupaten. Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi dilaporkan sudah kondusif meski ketegangan antar peserta masih terasa.