RRI.CO.ID, Bula- Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Risman Sibualamo membawa persoalan tunggakan gaji karyawan PT Kalrez Petroleum Seram ke hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Isu ini disampaikan dalam forum kursus pemantapan ketua DPRD se-Indonesia di Magelang, 15–19 April 2026.

Dalam forum tersebut, Sibualamo menegaskan dua tuntutan utama yakni pembayaran tunggakan gaji karyawan dan kehadiran investor baru untuk menggantikan PT Kalrez yang dinilai gagal menjalankan operasional. “Sesuai hasil pertemuan dengan SKK Migas, kami minta hak karyawan dibayarkan dan ada pengganti Kalrez,” ujarnya.

Respons pemerintah terbilang cepat. Bahlil langsung mempertemukan Sibualamo dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dan memerintahkan penyelesaian dalam waktu satu minggu. “Pak Djoko, tolong selesaikan satu minggu,” tegas Bahlil.

Ketum Partai Golkar itu mengungkapkan, di wilayah SBT terdapat dua operator migas masing-masing Citic Seram Energy Limited (SEL) dan Kalrez Petroleum Seram Ltd.

Pemerintah sempat mempertimbangkan peralihan kontrak, namun perusahaan mengaku masih mampu melanjutkan operasi.

Sebaliknya, PT Kalrez menghadapi masalah serius. Selain operasional yang tidak berjalan, perusahaan ini menunggak gaji karyawan hingga delapan bulan.

“Yang bermasalah itu Kalrez, satu blok yang tidak jalan,” kata Bahlil.

Instruksi Bahlil yang memberi tenggat satu minggu menunjukkan sikap tegas pemerintah terhadap operator migas yang bermasalah, khususnya terkait kewajiban kepada pekerja.

Ia bahkan membuka opsi meninggalkan perusahaan jika tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.

“Kalau tidak selesai, ditinggalkan saja perusahaannya,” ujarnya.

Bahlil juga meminta Sibualamo tidak langsung kembali ke SBT, melainkan menemuinya di Jakarta untuk memastikan tindak lanjut.

Kasus PT Kalrez menjadi alarm serius bagi tata kelola sektor hulu migas di daerah. Tunggakan gaji berbulan-bulan mencerminkan potensi krisis keuangan perusahaan yang luput dari deteksi dini.

Dorongan menghadirkan investor baru memang solusi jangka menengah, namun prosesnya tidak sederhana dan membutuhkan kepastian hukum serta keekonomian blok.

Di sisi lain, penurunan produksi PT Citic menunjukkan tekanan yang lebih luas di wilayah migas SBT, baik dari sisi cadangan maupun efisiensi operasi.

Dalam konteks ini, langkah cepat SKK Migas menjadi krusial. Bukan hanya menyelesaikan hak pekerja, tetapi juga menjaga kesinambungan produksi energi.

Jika tidak ditangani segera, persoalan ini berpotensi meluas dari isu ketenagakerjaan menjadi gangguan terhadap stabilitas produksi migas di daerah.