RRI.CO.ID, Bula- Anggota DPRD Seram Bagian Timur (SBT) dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudi Rumodar, menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi masyarakat desa dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD SBT, Rabu, 8 April 2026. Di hadapan Bupati Fachri Husni Alkatiri yang turut hadir dalam rapat tersebut, Rudi mengaku baru saja melakukan kunjungan reses ke beberapa desa, yakni Aran, Tuha, dan Baas. Dari hasil kunjungan tersebut, Ia menerima banyak keluhan langsung dari masyarakat.

“Saya baru kemarin kunjungan reses di kampung saya sendiri. Banyak keluh kesah masyarakat desa yang saya temui,” ujar Rudi di hadapan forum paripurna. Ia menegaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya berkewajiban menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Bupati SBT.

Salah satu persoalan utama yang disorot adalah kinerja pejabat kepala desa (kades) yang dinilai tidak aktif berada di wilayah tugasnya. “Yang pertama, soal pejabat kepala desa. Sampai saat ini, mereka yang dilantik tidak pernah turun ke desa. Saya heran dan bingung, apakah memang seperti itu kesan yang diberikan kepada mereka,” tegasnya.

Menurut Rudi, kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengakses pelayanan langsung dari kepala desa. Bahkan, warga disebut tidak mengetahui keberadaan pemimpin desa mereka. “Apakah mereka turun untuk melihat masyarakat atau hanya menunggu di Bula untuk menjemput dana desa? Masyarakat kita tidak tahu kepala desanya ada di mana. Mereka lebih banyak tinggal di Bula,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam praktiknya, urusan pemerintahan desa justru lebih banyak ditangani oleh sekretaris dan bendahara desa, sementara peran kepala desa tidak terlihat. “Kalau masyarakat berurusan, yang mereka temui hanya sekretaris dan bendahara. Kepala desa itu tidak pernah ada,” katanya.

Tak hanya itu, Rudi juga menyoroti pergantian pejabat kepala desa yang dinilai terlalu cepat, bahkan belum genap satu tahun sudah diganti. “Ini juga menjadi masalah. Belum satu tahun, sudah diganti lagi,” lanjutnya.

Ia pun meminta Bupati SBT untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat kepala desa yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. “Kalau memang mereka tidak mampu, berikan kesempatan kepada anak-anak negeri yang bisa memajukan desanya sendiri,” tegas Rudi.

Menurutnya, putra daerah memiliki kedekatan emosional dengan kampung halaman, sehingga diharapkan tetap kembali dan membangun desa meskipun memiliki aktivitas di kota. “Supaya walaupun nanti ke Kota Bula, mereka tetap pulang kampung dan memperhatikan masyarakatnya,” pungkasnya.