Rudi Soroti Porsi Anggaran Diskominfo SBT, Minta Pembagian Berdasarkan Kinerja

RRI.CO.ID, Bula — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Rudi Rumodar, menyoroti porsi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam pembahasan anggaran bersama mitra komisi, Rabu, 30 September 2026.

Rudi menilai Diskominfo memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai program dan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) kepada masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai visi dan misi kepala daerah harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang berada di wilayah perkotaan.

“Infokom ini perannya sangat penting sekali. Kalau cuma dihargai dengan Rp50 juta, tidak usah ada Dinas Infokom,” kata Rudi dalam rapat tersebut.

Ia menekankan, penyampaian informasi pemerintah harus menjangkau masyarakat hingga ke tingkat kecamatan dan kampung. Karena itu, menurutnya, dukungan anggaran terhadap Diskominfo perlu disesuaikan dengan beban tugas dan peran yang dijalankan.

Rudi juga meminta pemerintah daerah tidak menjadikan kedekatan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kepala daerah sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran anggaran. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pembagian anggaran semestinya mempertimbangkan kinerja serta peran masing-masing OPD dalam mendukung program pemerintah daerah.

“Jangan cuma dia dekat dengan bupati lalu kita kasih porsinya tinggi. Yang kurang dekat kemudian anggarannya sedikit. Tetapi lihat perannya dan kinerjanya,” ujarnya.

Menurut Rudi, dukungan anggaran yang memadai diperlukan agar setiap OPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dengan demikian, program pemerintah dapat tersampaikan dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten SBT tahun anggaran 2027.

Rudi berharap penyusunan anggaran ke depan dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan, kinerja, serta kontribusi masing-masing OPD terhadap pelayanan dan kepentingan masyarakat.