Daud Rumakabis Soroti Pelayanan Publik, Upah Pekerja hingga Rangkap Jabatan di SBT

RRI.CO.ID, Bula — Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Daud Rumakabis, meminta Pemerintah Kabupaten SBT serius membenahi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, ketenagakerjaan hingga penataan jabatan di lingkungan pemerintahan.

Hal itu disampaikan Daud dalam Rapat Paripurna DPRD SBT dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa, 29 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Daud terlebih dahulu mengapresiasi Pemerintah Kabupaten SBT atas program 22 kampung nelayan yang dinilai menjadi salah satu program strategis di daerah.

Menurutnya, jumlah kampung nelayan tersebut merupakan yang terbanyak di Provinsi Maluku. Namun, ia mengingatkan Dinas Perikanan agar pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat setempat. Daud mengatakan, setiap titik kampung nelayan membutuhkan lahan sekitar satu hektare. Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat harus dilakukan secara maksimal sebelum program tersebut direalisasikan.

“Jangan sampai begitu program berjalan, kemudian ada masalah di masyarakat. Ini tanggung jawab Dinas Perikanan untuk maksimal melakukan komunikasi ke bawah,” kata Daud.

Selain sektor perikanan, Daud turut menyoroti persoalan ketenagakerjaan, khususnya terkait sistem pengupahan pekerja pada dua perusahaan migas yang beroperasi di Kabupaten SBT. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) SBT segera mendorong pembentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Daud menilai pekerja di SBT selama ini masih mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku. Menurut dia, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penerapan UMK yang dapat mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan hidup pekerja di Kabupaten SBT.

“Kalau memang bisa, Dinas Nakertrans agar sesegera mungkin membentuk namanya UMK, Upah Minimum Kabupaten,” ujarnya.

Menurut Daud, pembentukan UMK penting sebagai salah satu dasar pengupahan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kondisi ekonomi daerah, terutama bagi pekerja yang berada di sektor perusahaan migas. Persoalan lain yang menjadi sorotan Daud adalah masih adanya rangkap jabatan pada sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pendidikan di tingkat kecamatan.

Ia menyebut kondisi tersebut terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Gorom, Gorom Barat dan Teluk Waru. Bahkan, Daud menyebut persoalan rangkap jabatan terjadi pada banyak posisi di lingkungan UPTD pendidikan.

“Di Kecamatan Gorom rangkap jabatan, Gorom Barat rangkap jabatan, Teluk Waru rangkap jabatan dan hampir 16 jabatan itu ada rangkap jabatan,” katanya.

Daud meminta Pemerintah Kabupaten SBT segera melakukan evaluasi dan mengisi jabatan-jabatan tersebut secara definitif agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan pendidikan dapat berjalan lebih optimal. Ia juga menilai ketersediaan aparatur di Kabupaten SBT dapat menjadi salah satu solusi untuk mengisi jabatan yang masih dirangkap.

“PPPK kita cukup banyak di Kabupaten Seram Bagian Timur. Ketika dia dikasih definitif, lalu jabatan itu diberikan kepada yang lain agar bisa maksimal dalam melaksanakan tugas,” katanya.

Daud berharap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBT dapat menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikannya tersebut dengan mendorong perangkat daerah terkait segera melakukan pembenahan. Menurutnya, penataan jabatan, penguatan pelayanan publik serta pembenahan sektor ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.

Ia menegaskan, pembenahan tidak hanya diperlukan pada tingkat kabupaten, tetapi juga hingga pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dengan adanya evaluasi dan penataan yang lebih baik, Daud berharap aparatur dapat menjalankan tugas secara maksimal sehingga pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur semakin optimal.