RRI.CO.ID, Bula-Aroma tidak sedap mulai tercium dari balik pengelolaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. Aroma busuk itu mencuat setelah pihak ketiga diduga kuat ikut terlibat jauh dalam mengatur program dimaksud.

Sejumlah elemen pun kini mulai ramai-ramai mendesak Kejaksaan Negeri setempat memperketat pengawasan agar anggaran negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu benar-benar dikelola sesuai ketentuan.

Salah satunya, Wakil Ketua DPD KNPI Maluku, Muhamad Rumodar. Dia menegaskan program revitalisasi satuan pendidikan yang digulirkan pemerintah, ditujukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah rusak, meningkatkan mutu pembelajaran, serta memperluas akses pendidikan di daerah 3T.

“Tapi kami mendengar ada pihak di luar struktur dinas yang mengatur siapa mengerjakan proyek, berapa nilainya, bahkan teknis pelaksanaannya. Kalau ini benar, maka tujuan program bisa melenceng,” tandasnya kepada wartawan, Jumat, 24 Juli 2026.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, dugaan pengaturan oleh pihak ketiga itu terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Sebagai aktivis, Rumodar khawatir pola seperti ini akan mengulang masalah lama.

“Seperti yang terjadi di proyek revitalisasi SMP Negeri 18 Seram Bagian Timur (SBT) di Desa Sumelang, Kecamatan Wakate. Untung saja, ada pihak lain yang bersedia menyelesaikan proses pembangunan,” ujarnya..

Selain Rumodar, Ketua LMND SBT meminta Kejaksaan Negeri setempat turun langsung melakukan pemantauan dan audit. Mereka menilai pengawasan melekat dari aparat penegak hukum penting agar program tidak dijadikan bancakan.

“Kejaksaan punya kewenangan untuk melakukan pengawalan. Kami minta dari sekarang diperketat, jangan tunggu ada laporan kerugian negara baru bergerak,” tegas Jainal.

Bagi Jainal, program revitalisasi pendidikan adalah harapan besar SBT yang masih memiliki banyak sekolah dengan kondisi memprihatinkan. Katanya, jika dikelola dengan benar, dampaknya bisa dirasakan langsung. Ruang kelas layak dan guru punya sarana mengajar yang memadai.