RRI.CO.ID, Bula - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, memastikan tidak ada program mudik gratis pada Lebaran tahun 2026. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten SBT, Murad Wokas, Rabu, 4 Maret 2026.

Murad menegaskan, informasi yang beredar di media sosial terkait mudik gratis tidak benar. Ia menyebut, tahun ini keuangan daerah dalam kondisi terbatas sehingga program tersebut tidak dapat dilaksanakan.

"Saya mau luruskan dulu berkaitan dengan flyer-flyer yang disampaikan di media sosial ini. Tahun ini tidak ada mudik gratis," tegasnya kepada wartawan.

Menurut Murad, dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, Pemkab SBT tidak memungkinkan untuk mengakomodir program mudik gratis yang menjangkau seluruh wilayah.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten SBT memiliki 16 kecamatan. Murad mengatakan, jika program mudik gratis dilaksanakan, maka harus menjangkau seluruh kecamatan, bukan hanya satu atau dua wilayah.

"Kalau kita laksanakan mudik gratis, itu tidak bisa hanya satu dua kecamatan. Harus semuanya, karena kita punya 16 kecamatan. Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, program itu belum bisa kita laksanakan," jelasnya.

Sebagai alternatif, Dinas Perhubungan SBT melakukan koordinasi dengan operator kapal swasta yang melayani rute SBT khususnya KM Cantika Express untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik dan arus balik Lebaran.

Murad menjelaskan, selama ini rute kapal tersebut hanya melayani Ambon-Bula-Geser- Gorom dan tidak singgah di Kesui maupun Teor. Padahal, masyarakat di wilayah tersebut membutuhkan akses langsung dari Ambon.

"Rutenya dari Ambon sampai Gorom. Itu berarti ke Kesui dan Teor tidak terlayari. Maka kita berkoordinasi supaya mereka bisa masuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat Lebaran," ujarnya.

Hasil koordinasi tersebut, pihak KM Cantika Express menyatakan kesediaannya menambah trayek sebanyak empat kali pelayaran pada periode Maret hingga April 2026.

"Untuk Maret dua kali sebelum Lebaran, kemudian akhir Maret dan April. Total empat kali pelayaran. Soal tiket tetap sesuai harga normal, tidak ada subsidi atau gratis," jelas Murad.

Selain itu, Dishub SBT juga mengupayakan optimalisasi kapal perintis, khususnya KM Sabuk Nusantara 80 yang melayani rute Ambon-Bemo-Kilmuri-Geser-Gorom.

Murad mengungkapkan, kapal tersebut sempat tidak beroperasi hampir satu tahun akibat kerusakan mesin. Suku cadang didatangkan dari luar negeri dan kini telah terpasang.

"Secara teknis sudah siap berlayar. Tapi karena operatornya Pelni, setelah pemasangan alat harus masuk doking dulu untuk pembersihan badan kapal," katanya.

Proses doking diperkirakan memakan waktu sekitar 14 hari setelah koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi. Jika selesai sekitar tanggal 17 Maret, Murad menilai waktu tersebut sudah kurang efektif untuk melayani puncak arus mudik.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab SBT juga mengajukan permohonan deviasi atau penambahan rute untuk KM Sabuk Nusantara 106.

Kapal tersebut sebelumnya melayani rute Ambon-Banda-Bemo-Geser tanpa masuk ke Kilmuri. Pemkab meminta agar dilakukan penyesuaian rute sehingga kapal dapat singgah di Kilmuri.

"Surat sudah kita sampaikan ke Dinas Perhubungan Provinsi dan sudah diteruskan ke Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut. Mudah-mudahan satu dua hari ini kita sudah dapat informasi," ujar Murad.

Ia berharap, jika deviasi disetujui, KM Sabuk Nusantara 106 dapat menggantikan sementara peran Sabuk Nusantara 80 dalam melayani kebutuhan masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau.

Murad menegaskan, bahwa tidak ada program mudik gratis, Pemkab SBT hanya berupaya memperluas akses dengan berkoordinasi dengan operator kapal untuk menambah frekuensi pelayaran guna penuhi kebutuhan masyarakat.

"Yang ada hanya komunikasi dan penambahan rute untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi saya tegaskan lagi, tahun ini tidak ada mudik gratis," pungkasnya.