RRI.CO.ID,Boven Digoel – Alasan penganggaran yang disampaikan oleh sejumlah partai politik sebagai dasar usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai tidak serta-merta mencerminkan kepentingan masyarakat sebagai pemilih.

Matias Silubun, salah satu warga Boven Digoel, menilai bahwa efisiensi anggaran yang dijadikan alasan utama dalam wacana tersebut tidak boleh mengorbankan hak politik masyarakat. Menurutnya, Pilkada langsung merupakan ruang penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka.

“Kalau pemilihan diserahkan ke DPRD, suara masyarakat bisa saja tidak terakomodir secara utuh. DPRD memang wakil rakyat, tetapi belum tentu pilihan mereka sejalan dengan keinginan mayoritas masyarakat,” ujar Matias saat dimintai tanggapan, Senin 2 Januari 2026.

Ia menegaskan, pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi, mulai dari mengenal calon hingga menentukan pilihan secara bebas di bilik suara.

Selain itu, Matias juga menyoroti potensi dampak lain dari Pilkada tidak langsung, yakni tertutupnya ruang bagi calon independen. Menurutnya, jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, maka peluang calon perseorangan untuk maju akan semakin kecil karena proses politik lebih didominasi oleh partai politik.

“Calon independen bisa kehilangan kesempatan untuk ikut kontestasi. Padahal keberadaan mereka penting sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat,” katanya.

Matias berharap, pemerintah dan partai politik dapat mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah, dengan tetap mengutamakan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

“Penghematan anggaran itu penting, tapi jangan sampai menghilangkan hak dasar masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri,” ujar Matias