KBRN, Boven Digoel: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Boven Digoel dinilai lamban dalam menyambut dan menindaklanjuti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlambatan ini disoroti, karena berpotensi menghambat optimalisasi program di sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel, Frangki Lande. Menurutnya, meski program ini sudah berjalan di sejumlah daerah lain, Pemda Boven Digoel justru masih dalam tahap awal persiapan.

“Pemerintah daerah kita agak terlambat dalam menjemput program MBG ini. Padahal ini adalah program nasional yang manfaatnya sangat besar, terutama untuk anak-anak sekolah di daerah,” ujar Frangki, Senin (6/10/2025).

Ia menegaskan langkah cepat harus segera diambil untuk mengejar ketertinggalan, terutama dalam hal pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG. Satgas ini harus disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar hukum dan legalitas dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis di lapangan.

“Pembentukan Satgas ini sangat mendesak. Tanpa SK Bupati, tim teknis di lapangan tidak memiliki landasan untuk bertindak. Sementara waktu terus berjalan dan program harus segera dijalankan,” ucapnya.

Frangki berharap, meski waktu yang tersisa di tahun ini tergolong sempit, pelaksanaan MBG di Boven Digoel tetap bisa dilakukan secara optimal. Ini setidaknya sebagai tahap awal atau pilot project.

Ia juga menyebut, pengalaman di tahun ini harus menjadi pembelajaran penting untuk perencanaan yang lebih matang pada tahun 2026 mendatang. seluruh perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah, bisa bekerja sama secara aktif dalam mendukung pelaksanaan MBG.

Koordinasi lintas sektor disebut sebagai kunci agar program bisa menyasar langsung pada siswa yang membutuhkan. Terutama dijalankan sesuai standar keamanan pangan serta gizi.

Dinas Kesehatan juga tengah menyiapkan langkah-langkah teknis seperti pendampingan sekolah, pelatihan pengelola dapur, dan pemantauan gizi siswa. Semua itu akan menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan MBG di daerah.