RRI.CO.ID, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menegaskan komitmennya, melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah. Ini sebagai respons atas pandangan Kelompok Khusus DPRK, terkait capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama lima tahun berturut-turut.

Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Marlinus dalam rapat paripurna DPRK, saat membacakan tanggapan Bupati terhadap pandangan umum Kelompok Khusus mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas kritik, saran, dan masukan yang diberikan.

Mengingat hak itu sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRK, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Menanggapi persoalan opini BPK, pemerintah memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Semua itu agar Kabupaten Boven Digoel dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun mendatang. Sebagai langkah perbaikan, pemerintah telah melakukan peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan, serta mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

“Sebagai langkah perbaikan, pemerintah telah melakukan peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan, serta mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan,” ucap Marlinus 9 Juli 2026.

Pemerintah berharap upaya tersebut mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.