RRI.CO.ID, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ini agar mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Komitmen tersebut disampaikan dalam jawaban Bupati Boven Digoel, yang dibacakan Wakil Bupati Marlinus atas pandangan umum Fraksi Golkar DPRK Boven Digoel, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah menyampaikan apresiasi pada Fraksi Golkar, atas dukungan dan masukan terhadap tiga rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.

Adapun Raperda tersebut yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, dan Raperda Pengembangan SDM dalam Tenaga Kerja Lokal. Dalam tanggapannya, pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi Golkar, terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD, yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga menghargai pengakuan DPRK, atas capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diraih dari BPK. Menurut pemerintah, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, DPRK, dan seluruh perangkat daerah.

“Capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, DPRK, dan seluruh perangkat daerah, ucap Marlinus, Kamis 9 Juli 2026.

Meski demikian, pemerintah menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Agar kualitas pengelolaan anggaran semakin baik, dan target memperoleh opini WTP dapat diwujudkan pada masa mendatang.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK secara bertahap. Memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.