RRI.CO.ID, Boven Digoel – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRK Kabupaten Boven Digoel, mendorong pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan batas wilayah dengan Kabupaten Merauke. Ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Usulan tersebut disampaikan anggota Fraksi Golkar sekaligus Wakil Ketua I DPRK Boven Digoel, Oral Bruner Leleng. Saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK.

Menurut Oral, persoalan batas wilayah berdampak terhadap hilangnya potensi penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak. Fraksi Golkar menilai penyelesaian batas administrasi antara Boven Digoel dan Merauke, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Persoalan batas wilayah berdampak terhadap hilangnya potensi penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak,” ucapnya, Kamis 9 Juli 2026.

Karena berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dalam jumlah yang signifikan. Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menyebut potensi penerimaan yang belum dapat dimanfaatkan diperkirakan mencapai sekitar Rp60 miliar setiap tahun.

Karena itu, Fraksi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memasukkan penyelesaian batas wilayah sebagai salah satu prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan. Bertambahnya PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah, untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.