RRI.CO.ID, Boven Digoel – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRK Kabupaten Boven Digoel meminta Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mempercepat penyelesaian seluruh temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Permintaan tersebut disampaikan anggota Fraksi Golkar, sekaligus Wakil Ketua I DPRK Boven Digoel, Oral Bruner Leleng, dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi Golkar mengapresiasi komitmen pemerintah daerah, yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Namun, proses penyelesaiannya diminta dilakukan secara menyeluruh dan tepat waktu. Agar tidak menjadi temuan berulang pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, Fraksi Golkar meminta Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) lebih tegas. Itu dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan kerugian daerah.

Menurut Fraksi Golkar, penyelesaian rekomendasi BPK merupakan salah satu indikator penting, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Fraksi berharap seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan.

“Penyelesaian rekomendasi BPK merupakan salah satu indikator penting, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya, kamis 9 Juli 2026.

Sehingga kualitas laporan keuangan Kabupaten Boven Digoel terus mengalami perbaikan.