RRI.CO.ID, Boven Digoel – Fraksi erjuangan Demokrat Pembangunan Nasional (PDPN) DPRK Kabupaten Boven Digoel mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Papua Selatan.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDPN, Benyamin Anumbon, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurut Fraksi PDPN, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Raihan WDP tahun ini sekaligus memperpanjang catatan Boven Digoel yang memperoleh opini serupa selama lima tahun berturut-turut. Meski demikian, Fraksi PDPN menilai pemerintah daerah tidak boleh cepat berpuas diri.

Seluruh organisasi perangkat daerah diminta terus memperbaiki tata kelola keuangan. Agar pada tahun-tahun mendatang, Boven Digoel mampu meningkatkan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Terus memperbaiki tata kelola keuangan. Agar pada tahun-tahun mendatang, Boven Digoel mampu meningkatkan opini,” ucapnya, Kamis 9 Juli 2026.

Fraksi juga mengajak DPRK dan pemerintah daerah memperkuat sinergi, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah. Selain membahas pertanggungjawaban APBD, Fraksi PDPN menyatakan siap mendukung pembahasan dua raperda inisiatif DPRK, yakni tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan SDM dalam tenaga kerja lokal.