Pemkab dan DPRK Boven Digoel Bahas Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026

RRI.CO.ID, Boven Digoel –Pemerintah Kabupaten Boven Digoel bersama DPRK membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini dilakukan sebagai upaya menyelaraskan kebijakan, perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam sambutan Bupati Boven Digoel pada agenda penyerahan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD 2026 yang dibacakan Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, disampaikan bahwa perubahan KUA dan PPAS perlu dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRK.

Marlinus mengatakan, pembahasan bersama diperlukan untuk menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

“Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan PPAS ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan RKA Perangkat Daerah,” kata Marlinus, Rabu 26 Agustus 2026.

Selain itu, perubahan KUA dan PPAS diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia. Pemerintah daerah juga perlu memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah serta mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik.

Menurutnya, perubahan Kebijakan Umum APBD selanjutnya akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan PPAS. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Marlinus berharap proses pembahasan bersama DPRK dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penyusunan Perubahan APBD 2026 dapat dilakukan secara terarah serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.