RRI.CO.ID, Boven Digoel - Pelaku usaha yang mengalami perkembangan usaha hingga tidak lagi memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mengikuti ketentuan perpajakan sesuai skema tarif normal. Peralihan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang telah diatur dalam sistem perpajakan nasional dan bukan merupakan bentuk kenaikan tarif atau sanksi bagi wajib pajak.

Pemerintah menerapkan skema perpajakan yang disesuaikan dengan kapasitas usaha setiap wajib pajak. Selama masih memenuhi persyaratan sebagai UMKM, pelaku usaha dapat memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sesuai ketentuan. Namun, ketika skala usaha berkembang dan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut, wajib pajak akan beralih ke mekanisme perpajakan umum.

Penyuluh Pajak KPP Pratama Merauke, Sugiarto, saat berbincang pada dialog interaktif di RRI Boven Digoel, 27 Juli 2026 mengatakan masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa perpindahan ke tarif normal berarti adanya kenaikan tarif pajak. Menurutnya, pemahaman tersebut perlu diluruskan.

"Bukan naik, tapi dia kembali ke tarif normal karena wajib pajak tersebut sudah tidak memenuhi syarat," ujar Sugiarto.

Ia menjelaskan, perubahan skema perpajakan merupakan konsekuensi dari perkembangan usaha. Semakin besar kapasitas usaha dan kemampuan ekonomi yang dimiliki, maka mekanisme perpajakan yang diterapkan juga menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sugiarto, sistem tersebut dirancang untuk mewujudkan asas keadilan dalam perpajakan. Pelaku usaha yang masih berskala kecil memperoleh kemudahan melalui tarif khusus, sedangkan pelaku usaha yang telah berkembang memberikan kontribusi kepada negara sesuai kemampuan dan kondisi usahanya.

Ia juga mengimbau wajib pajak yang telah beralih ke skema tarif normal agar menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib dan akurat. Pembukuan yang baik akan memudahkan penghitungan kewajiban perpajakan, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pemahaman yang benar mengenai mekanisme perpajakan, pemerintah berharap pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik seiring perkembangan usahanya. Kepatuhan pajak yang didukung administrasi keuangan yang tertib diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.