RRI.CO.ID, Boven Digoel – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boven Digoel meluncurkan inovasi "Lonceng SE 2026" sebagai strategi memperluas sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Inovasi ini melibatkan para tokoh agama untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya sensus kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan ibadah lintas agama.

Kepala BPS Kabupaten Boven Digoel, Novita Damayanti, mengatakan inovasi tersebut lahir sebagai bagian dari berbagai upaya yang dilakukan BPS agar informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Novita, nama "Lonceng SE 2026" dipilih karena memiliki makna sebagai pengingat. Dalam tradisi Kekristenan, lonceng identik dengan ajakan dan pengingat bagi umat untuk beribadah, sehingga filosofi tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026.

"Di BPS Kabupaten Boven Digoel kami terus melakukan berbagai inovasi untuk mensosialisasikan kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Salah satunya adalah inovasi Lonceng SE 2026, di mana lonceng dimaknai sebagai pengingat agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi," ujar Novita, Senin 22 Juni 2026.

Ia menjelaskan, melalui inovasi tersebut BPS mengoptimalkan peran para pemuka agama untuk menyampaikan informasi singkat mengenai Sensus Ekonomi 2026 sebelum ataupun saat kegiatan ibadah berlangsung.

Sosialisasi dilakukan secara lintas agama dengan menyesuaikan jadwal ibadah masing-masing umat. Untuk umat Kristen Protestan dan Katolik, penyampaian informasi dilakukan pada ibadah hari Minggu. Sementara bagi umat Islam memanfaatkan momentum Salat Jumat, sedangkan umat Buddha dan Hindu dilakukan pada waktu-waktu ibadah yang rutin dilaksanakan di vihara maupun pura.

Novita berharap keterlibatan para tokoh agama mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat Sensus Ekonomi 2026. Dengan demikian, masyarakat diharapkan bersedia menerima petugas resmi BPS yang datang melakukan pendataan di rumah maupun tempat usaha sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar dan menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.