RRI.CO.ID,Boven Digoel – Kerusakan sejumlah ruas jalan di Kota Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, hingga kini masih menjadi perhatian dan keluhan masyarakat. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan perbaikan jalan di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Boven Digoel, Dino Adi Saputro, menjelaskan bahwa sejumlah ruas jalan sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pembangunan sejak tahun 2022. Namun, pelaksanaannya belum dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan kemampuan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Menurut Dino, kondisi tersebut membuat beberapa program pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan harus ditunda sambil menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

“Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mencari alternatif pembiayaan agar kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat dipenuhi secara bertahap,Ujar Dino ,Senin 29 Juni 2026

Saat ini kata Dino, pemerintah daerah tengah melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan dokumen pendukung, termasuk penetapan status jalan serta dokumen teknis lainnya sebagai syarat pengajuan bantuan pendanaan ke pemerintah pusat. Pendanaan tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, maupun sumber pembiayaan lain yang tersedia.

Ia menambahkan, untuk sejumlah ruas jalan yang statusnya telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, proses penanganannya masih menunggu tindak lanjut dari instansi yang berwenang.

“Yang pasti dalam pemeliharaan atau perbaikan jalan ini kami masing menunggu.artinya jika tidak ada lagi efisiensi maka perbaikan jalan segera kami lakukan,”kata Dino

Sementara itu, Dinas PUPR Kabupaten Boven Digoel akan memfokuskan pembangunan pada ruas jalan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara bertahap.