RRI.CO.ID, Boven Digoel - Bawaslu kabupaten Boven Digoel terus melaksanakan tugas - tugas Bawaslu, walaupun saat ini tidak sedang dalam proses tahapan pemilu. Kegiatan yang dilakukan Bawaslu Boven Digoel yakni terus melakukan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ( PPDB ), menjalankan konsolidasi demokrasi melalui penguatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di kabupaten Boven Digoel.

Ketua Bawaslu Boven Digoel, Bernad Warumap saat audiens dengan pihak Disnaker menekankan kerja-kerja Bawaslu tidak berhenti pada saat tahapan pemilu saja. Menurutnya, pada masa non-tahapan Bawaslu tetap menjalankan tugas - tugas Bawaslu sehingga pada saat pemilu di laksanakan sudah tidak lagi menghambat kegiatan lain.

“Bawaslu tetap bekerja di masa non-tahapan. Konsolidasi demokrasi ini bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan memperkuat kesiapan menghadapi pemilu berikutnya,” ujarnya, Jumat 12 mei 2026.

Dikesempatan yang sama koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu kabupaten Boven Digoel menjelaskan tujuan utama Bawaslu ke dinas ketenagakerjaan Boven Digoel untuk memastikan setiap warga yang berhak ( termasuk pekerja, migran, penduduk berpindah) tercatat dan tidak kehilangan hak memilih demi menjamin hak pilihnya di pemilu 2029/2030 mendatang.

Sementara itu, bidang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran data dan informasi Samuel Yanggam menjelaskan, penguatan demokrasi justru sangat penting dilakukan pada masa non-tahapan. Menurutnya, masa tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pendidikan politik, sosialisasi demokrasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan sebelum memasuki tahapan pemilu yang padat sekaligus tujuan dari konsolidasi demokrasi dalam pengawasan PDPB ini guna menunjang segalah sektor demi menunjang stabilitas politik dan ekonomi daerah seperti peningkatan PAD, Penambahan dapil dan banyak fungsi lainnya.

Dari sisi bidang

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Stevanus Kandam, menjelaskan hasil konsolidasi demokrasi ini tentunya Disnaker akan berupaya menggunakan sistem penerimaan elektronik terhadap pencaker yang mau bekerja sebagai pekerja di wilayah kabupaten Boven Digoel entah di perusahaan maupun toko dan kelontogan lainnya wajib memiliki kartu elektronik/kartu kuning untuk bisa digunakan oleh pekerja untuk melamar pekerjaan di wilayah kabupaten Boven Digoel. Hal ini cukup untuk mendapatkan akses ketika benar-benar pekerja tersebut berstatus KTP Boven Digoel, diluar dari itu sistem akan tolak kemudian disitulah Bawaslu dapat pastikan berapa jumlah data penduduk ketenagakerjaan di Boven Digoel. Ini harus di terapkan di wilayah pemerintah daerah kabupaten Boven Digoel agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita visi misi daerah.

Dengan adanya konsolidasi demokrasi dan audiensi bersama Disnaker Boven Digoel, dapat meminimalisir munculnya data ganda, nama yang sudah meninggal, pindah domisili, atau tidak memenuhi syarat tetap terdaftar sehingga mencegah Pelanggaran tersebut dan mengawal proses sesuai UU & peraturan, mencegah rekayasa atau penyalahgunaan data ketenagakerjaan di kabupaten Boven Digoel.

Tujuan dari konsolidasi demokrasi ini agar mensinkronisasi lintas Instansi dan menyamakan data KPU–Dukcapil–Disnaker, terutama data pekerja & migran agar mengatasi masalah Daerah terhadap menangani kendala data akibat jarak jauh, bahasa, dan minimnya sosialisasi. Meningkatkan Partisipasi warga antara lain Data lengkap warga paham haknya mau datang memilih Transparansi & Akuntabilitas proses pencatatan terbuka, dapat diperiksa, dan dipercaya oleh masyarakat Boven Digoel.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten Boven Digoel Pilemon Junani T. Metemko, S.Sos., MM, menambahkan, akan ada upaya pembatasan pos lintas batas antara Merauke Boven Digoel guna mencegah dan membatasi ketenagakerjaan yang tidak jelas dan tidak memiliki status kependudukan Boven Digoel, disitulah dapat memastikan berapa jumlah penduduk ketenagakerjaan yang berdomisili di wilayah Boven Digoel saat ini, Ia minta dukungan penuh dari seluruh jajaran stakeholder pemerintah daerah, masyarakat maupun DPRK kabupaten Boven Digoel untuk mendukung niat baik kami demi kepentingan daerah ke depan.