RRI.CO.ID,Boven Digoel – Dampak pemalangan Bandara Tanah Merah yang telah berlangsung lebih dari dua pekan kian meluas dan mulai mengganggu sektor krusial, termasuk pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boven Digoel, Musa Wandengge, secara tegas meminta seluruh pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut segera duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar aktivitas bandara dapat kembali normal.

Menurut Musa, kondisi saat ini tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat secara umum, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan proses belajar mengajar, khususnya di wilayah pedalaman yang sangat bergantung pada transportasi udara.

“Pemalangan bandara ini sudah berlangsung hampir dua minggu lebih dan dampaknya sangat dirasakan masyarakat, terutama di distrik-distrik pedalaman,” kata Musa Wandengge, Sabtu 2 Mei 2026.

Sejumlah distrik seperti Distrik Bomakia, Distrik Manggelum, Distrik Firiwage, hingga Distrik Kombay Koroway disebut menjadi wilayah yang paling terdampak. Daerah-daerah tersebut selama ini mengandalkan transportasi udara untuk distribusi logistik, termasuk kebutuhan pendidikan seperti buku, perlengkapan sekolah, hingga kehadiran tenaga pengajar.

Lebih jauh, Musa menekankan bahwa gangguan akses transportasi ini terjadi di saat yang sangat krusial. Dalam waktu dekat, para siswa—khususnya kelas VI sekolah dasar—akan menghadapi ujian akhir. Jika kondisi ini terus berlanjut, besar kemungkinan sebagian siswa di wilayah terpencil tidak dapat mengikuti ujian tepat waktu.

“Ini sangat mengkhawatirkan. Kalau bandara tidak segera dibuka, siswa-siswa kita di pedalaman berpotensi tidak bisa mengikuti ujian. Ini menyangkut masa depan mereka,” tegasnya.

Selain itu, terhambatnya distribusi barang dan jasa juga berdampak pada operasional sekolah, mulai dari keterbatasan bahan ajar hingga terganggunya kehadiran guru yang biasanya menjangkau daerah pedalaman melalui jalur udara.

Musa menilai Bandara Tanah Merah merupakan infrastruktur vital yang tidak semestinya terhenti dalam waktu lama, karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Ia pun mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pemilik hak ulayat, maupun instansi terkait lainnya, untuk mengedepankan dialog konstruktif demi kepentingan bersama.

“Bandara ini adalah akses utama masyarakat. Kita berharap ada solusi cepat dan tepat, sehingga aktivitas bisa kembali normal dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pendidikan, tidak terus terganggu,” ujarnya.

Situasi ini menjadi peringatan bahwa konflik yang berkepanjangan di sektor infrastruktur dasar dapat berdampak sistemik, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah daerah pun didorong untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah krisis pendidikan di wilayah pedalaman Boven Digoel.