Pergeseran Jabatan Jadi Penyegaran dan Tambah Pengalaman Pejabat

RRI.CO.ID, BOVEN DIGOEL–Pergantian atau pergeseran jabatan di lingkungan instansi pemerintah merupakan hal yang wajar dan harus diterima dengan bijak. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, dalam acara serah terima jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel, Selasa (14 April 2026).

Menurutnya, pergeseran jabatan bukanlah soal mampu atau tidak mampu, melainkan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus peningkatan kapasitas pejabat.

“Jangan ada yang merasa kecewa. Ini bukan soal kemampuan, tetapi bagian dari penyegaran dan pembinaan karier,” Wabub Marlinus.

Marlinus menjelaskan, seorang pejabat seharusnya tidak hanya bertugas di satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan perlu memiliki pengalaman di berbagai OPD. Dengan demikian, wawasan dan kemampuan dalam memahami berbagai bidang pemerintahan akan semakin luas.

“Kalau hanya di satu OPD, yang diketahui hanya itu saja. Dengan adanya pergeseran, maka akan menambah pengalaman di bidang lain,” katanya.

Ia juga menambahkan, pengalaman dari berbagai jabatan tersebut akan menjadi bekal penting bagi pejabat untuk menduduki posisi yang lebih tinggi di masa mendatang.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan para kepala distrik agar dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga pengajar, khususnya di tingkat sekolah dasar.

Ia menyarankan agar staf di tingkat distrik dapat dilibatkan untuk membantu proses belajar mengajar, dengan pengaturan jadwal yang baik.

“Hal ini sudah didiskusikan bersama pemerintah daerah dan pihak keamanan di distrik maupun kampung. Mereka merespons baik, tinggal bagaimana pengaturannya,” kata Wabub Marlinus.

Di sisi lain, Marlinus juga mengingatkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keterbatasan APBD Kabupaten Boven Digoel dalam membiayai seluruh program yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah akan menyiapkan proposal untuk diajukan ke Kementerian Pendidikan sebagai upaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Dengan keterbatasan anggaran daerah, maka kita perlu melakukan lobi ke kementerian agar program-program prioritas tetap dapat berjalan,” ucapnya.