RRI.CO.ID,Boven Digoel – Tingginya biaya atau mahar politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai menjadi salah satu faktor pemicu maraknya praktik korupsi di kalangan kepala daerah. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Boven Digoel Jeffri Nirahua saat menanggapi fenomena sejumlah kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Jeffri, besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat dalam mengikuti pilkada seringkali mendorong mereka untuk mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih, yang pada akhirnya membuka celah terjadinya praktik korupsi.

“Biaya atau mahar politik yang begitu tinggi menjadi salah satu penyebab kenapa beberapa kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK,” ujar Jeffri Nirahua,Selasa 14 April 2026

Untuk mencegah hal tersebut terus berulang, Jeffri menilai partai politik memiliki peran penting dalam melakukan pembenahan, khususnya dengan menurunkan biaya politik dalam proses pencalonan kepala daerah.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pilkada yang saat ini berjalan. Menurutnya, perlu ada kajian mendalam apakah pilkada langsung masih relevan untuk dipertahankan, ataukah perlu mempertimbangkan opsi pilkada tidak langsung melalui DPR.

“Solusi terbaik, partai politik harus menekan biaya pilkada. Pemerintah juga perlu memikirkan apakah sistem pilkada langsung ini masih relevan, atau perlu kembali ke mekanisme melalui DPR,” kata Jeffri Nirahua.

Jeffri berharap, melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik dan biaya pilkada, ke depan dapat tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi.