Dinkes Sinjai Evaluasi Kematian Ibu dan Bayi untuk Perkuat Layanan Kesehatan

RRI.CO.ID, Sinjai - Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai mengevaluasi kasus kematian ibu dan bayi melalui Pertemuan Evaluasi Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Pencegahan dan Penanganan Penyebab Utama Kematian Ibu dan Bayi, Rabu 30 September 2026. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mencegah kasus serupa kembali terjadi.

Kepala Dinkes Sinjai dr. H. Kahar Anies mengatakan setiap kasus kematian perlu ditelaah secara menyeluruh untuk mengetahui faktor penyebab dan celah dalam pelayanan. Hingga Agustus 2026, tercatat dua kasus kematian ibu dan 40 kasus kematian bayi berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN).

Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2025 yang mencatat lima kematian ibu dan 57 kematian bayi. Menurut dr. Kahar, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih dapat dicegah dan menentukan langkah perbaikan pelayanan.

“Setiap kasus kematian harus kita telaah untuk mengetahui apa yang terjadi, faktor apa yang berkontribusi, apa yang sebenarnya dapat dicegah, dan tindakan apa yang harus kita lakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Pertemuan tersebut diikuti sekitar 60 peserta dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dengan pembahasan meliputi pelayanan, pencatatan dan pelaporan, surveilans, analisis kasus serta tindak lanjut rekomendasi melalui pendekatan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR). dr. Kahar menegaskan ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan menjadi bagian penting karena data digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan dan intervensi kesehatan.

Ia meminta Puskesmas dan Rumah Sakit menjadikan evaluasi sebagai ruang pembelajaran bersama untuk menemukan celah pelayanan yang perlu diperbaiki. “Data kematian harus dilaporkan secara tepat waktu dan lengkap, karena data yang akurat merupakan dasar bagi kita dalam mengambil keputusan dan menentukan intervensi yang tepat,” tegasnya.

Dari evaluasi tersebut dirumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sesuai kondisi masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap rencana diarahkan memiliki penanggung jawab yang jelas dan dapat segera dilaksanakan untuk memperkuat mutu pelayanan ibu dan anak, mulai dari masa sebelum kehamilan, kehamilan, persalinan, nifas hingga pelayanan bayi baru lahir.