Bupati Bone Evaluasi Satgas BBM Bersubsidi, Pengawasan Dipastikan Berlanjut

RRI.CO.ID, Bone - Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memimpin rapat monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) BBM Bersubsidi Merah Putih di Aula Lateya Riduni, Kompleks Rujab Bupati Bone, Senin, 14 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar semakin tepat sasaran di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin, unsur TNI-Polri, serta seluruh pemilik dan pengelola SPBU se-Kabupaten Bone tersebut, Bupati menegaskan bahwa pengawasan Satgas tidak akan dihentikan dalam waktu dekat hingga kondisi distribusi BBM benar-benar aman dan terkendali.

"Kami tidak cabut Satgas ini sampai dinyatakan aman. Kalau Bapak Kepala SPBU merasa nyaman, kita tetapkan sampai selamanya," ujar Andi Asman.

Ia membeberkan, sistem pengawasan distribusi yang diterapkan sejak pembentukan Satgas pada 24 Agustus 2026 lalu mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga masyarakat. Bahkan, Kabupaten Bone kini menjadi salah satu daerah rujukan dalam penerapan sistem pengawasan BBM bersubsidi.

Sebagai langkah penguatan, Bupati Bone membuka peluang untuk menempatkan personel gabungan dari ASN serta TNI-Polri secara permanen di sejumlah SPBU. Ke depan, pola pengawasan ini juga berpotensi dikembangkan menjadi Satgas Subsidi dan Bantuan untuk mengawasi komoditas lain seperti pupuk bersubsidi, meski saat ini fokus utama masih pada BBM dan LPG.

Terkait fenomena antrean kendaraan di SPBU, Andi Asman mengimbau pengelola SPBU untuk terus berkoordinasi dengan Satgas. Ia menjelaskan bahwa antrean panjang tidak selalu dipicu oleh kelangkaan stok, melainkan panic buying dari masyarakat yang membeli BBM bersubsidi secara bersamaan.

"Ini seperti nasabah bank yang tiba-tiba menarik uang bersamaan. Walau dana ada, keterbatasan layanan tentu membuat antrean menumpuk. Kuota BBM itu sudah diukur dan diatur, maka distribusinya harus dikelola secara proporsional agar terkendali," terangnya.

Rapat evaluasi tersebut diakhiri dengan komitmen penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina, dan pengelola SPBU guna mencegah kekepanikan warga serta memastikan barang subsidi tepat sasaran.