RRI.CO.ID, Sinjai - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sinjai mulai menyiapkan strategi pengawasan sejak dini untuk mencegah potensi pelanggaran menjelang Pemilu 2029. Salah satu perhatian utama adalah menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala desa dan perangkat desa.
Ketua Bawaslu Sinjai, Muhammad Arsal Arifin, mengatakan langkah mitigasi perlu dilakukan lebih awal sebelum tahapan Pemilu 2029 berjalan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan koordinasi dan edukasi bersama Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Hal itu disampaikan Arsal setelah melakukan audiensi dengan Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif di Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Senin 31 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi antara Bawaslu dan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan demokrasi.
“Salah satu bentuk koordinasi kita adalah bagaimana pelibatan Bawaslu dalam kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan demokrasi, sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan regulasi,” kata Muhammad Arsal Arifin.
Menurut Arsal, pemahaman mengenai netralitas ASN perlu diperkuat agar aparatur tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran pemilu. Bawaslu akan mendorong sosialisasi dan edukasi sebagai langkah pencegahan.
“Start kita adalah bagaimana melakukan mitigasi pelanggaran, terutama terkait netralitas ASN. Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi,” jelasnya.
Pengawasan juga akan diarahkan pada kepala desa dan perangkat desa. Bawaslu menilai posisi mereka perlu mendapat perhatian karena memiliki peran penting di tengah masyarakat dan harus tetap menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu.
Arsal mengatakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan diperkuat untuk menyusun bentuk kegiatan dan strategi pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan upaya pencegahan dilakukan secara terarah sebelum potensi pelanggaran terjadi.
“Untuk netralitas kepala desa dan perangkat desa, sinergi seperti apa yang akan dibangun antara Bawaslu dan pemerintah daerah akan kita bicarakan lebih dalam dengan OPD terkait. Kita akan rumuskan kegiatan dan strategi yang akan dilaksanakan,” ujarnya.
Bawaslu Sinjai berharap koordinasi yang dibangun sejak awal dapat memperkuat upaya pencegahan dan menciptakan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang lebih berkualitas. Edukasi dan mitigasi dinilai penting agar seluruh aparatur memahami batasan serta kewajiban menjaga netralitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....