RRI.CO.ID, Bone - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone bergerak cepat merespons kelangkaan dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di masyarakat. Pemkab Bone langsung berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk meminta penambahan alokasi serta percepatan pengiriman pasokan. Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih di Kabupaten Bone, Senin 24 Agustus 2026 bertempat di Baruga La Teya Riduni kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone.
Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, mengonfirmasi bahwa pihak Pertamina telah menyetujui permintaan penambahan armada pengangkut BBM ke wilayah Bone. "Kita meminta adanya drop tambahan mobil tangki dan tambahan pasokan untuk Bone. Alhamdulillah, permintaan tersebut mendapat persetujuan dari Pertamina. Ini kita lakukan untuk mengatasi antrean dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat bisa segera terpenuhi," ujar Wabup Andi Akmal.
Menurutnya, langkah darurat penambahan armada pasokan ini disiapkan untuk meredakan gejolak antrean di lapangan dalam jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, Pemkab Bone bersama Aparat Penegak Hukum (APH) akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.
"Pemkab Bone bersama APH akan memperkuat pengawasan di lapangan. Pemerintah berharap masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi tidak lagi dirugikan akibat adanya praktik pembelian berlebihan maupun dugaan penyalahgunaan," tegasnya.
Pesan senada disampaikan oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman (BupAAS). Ia menegaskan bahwa fasilitas BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite murni dialokasikan bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk dijadikan komoditas pemburu keuntungan pribadi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
"Kita ingin memastikan Solar dan Pertalite yang dibeli masyarakat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya," tegas Bupati Bone.
Andi Asman menambahkan, tim Satgas yang dibentuk tidak hanya bertugas melakukan penjagaan pasif di area SPBU, melainkan bakal melakukan penelusuran alur distribusi hingga ke pengguna akhir. "Kita akan lihat siapa yang melakukan pembelian, dibawa ke mana BBM tersebut, digunakan untuk apa. Apakah memang untuk kendaraan, pertanian, perikanan atau kebutuhan lainnya yang sesuai aturan, atau hanya kedok untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini yang harus kita telusuri," ungkapnya.
Ia pun mengimbau seluruh pihak untuk tidak mencoba-coba bermain dengan hak masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran penimbunan maupun bentuk penyalahgunaan lainnya, tindakan tegas hukum akan langsung diberlakukan.
"Kalau ditemukan penyalahgunaan, termasuk penimbunan atau praktik lain yang melanggar aturan, tentu Satgas akan bertindak bersama aparat penegak hukum. Jangan coba-coba menyalahgunakan BBM bersubsidi," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....