Kemendagri Dorong Penguatan Layanan Kependudukan dan IKD di Bone

RRI.CO.ID, Bone - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia mendorong penguatan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) dan pencatatan sipil di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Langkah ini diwujudkan melalui re-branding layanan, fasilitasi pendaftaran jemput bola, serta sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digelar di Aula Lateya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Selasa, 11 Agustus 2026.

Selain memperluas akses pembuatan dokumen, kegiatan ini berfokus pada verifikasi digitalisasi perlindungan sosial berbasis IKD yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Integrasi data kependudukan ini dinilai vital untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar program pemerintah lebih tepat sasaran. Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menilai strategi layanan jemput bola sangat tepat diterapkan mengingat Bone merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar.

"Ini sangat tepat dilaksanakan di Bone. Apalagi Bone merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Makassar. Identitas Kependudukan Digital sangat penting karena menjadi bagian dari transformasi pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan efisien," ujar Taufan.

Ia menegaskan bahwa data kependudukan merupakan fondasi utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program bantuan dan pelayanan publik lainnya. Satu nada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Andi Saharuddin, menjelaskan bahwa layanan jemput bola menjadi solusi konkret bagi warga yang memiliki keterbatasan akses menuju kantor pelayanan. Di bawah kepemimpinan Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin (Beramal), Pemkab Bone terus mendorong pendekatan pelayanan hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

"Melalui layanan jemput bola ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat. Kami berharap kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta para pendamping terus diperkuat," tutur Andi Saharuddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone, Anwar, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital melalui IKD untuk menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan data.

"Transformasi layanan tidak bisa dilepaskan dari teknologi digital. Namun, digitalisasi ini perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keamanan dan kerahasiaan data pribadi agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem tetap terjaga," terang Anwar.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen daerah, mulai dari perwakilan camat, lurah, kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga operator SIKS-NG se-Kabupaten Bone. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga lini terdepan di desa, pemerintah optimistis integrasi data kependudukan ini dapat mempercepat digitalisasi identitas sekaligus menyalurkan bantuan sosial secara akurat dan tepat sasaran.