Sinergi Pemkab Bone dan DJP Diperkuat, Pengawasan Wajib Pajak Jadi Prioritas

RRI.CO.ID, Bone - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone terus memperkuat koordinasi dengan instansi perpajakan pusat guna mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan pusat. Langkah ini diwujudkan melalui kunjungan kerja Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M., ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara di Kota Makassar, Selasa, 11 Agustus 2026.

Didampingi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Bone, Ir. Muh. Angkasa, rombongan Pemkab Bone diterima langsung oleh Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, beserta jajarannya. Kunjungan ini berfokus pada koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan bersama terhadap Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Bone.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut nyata dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) tripartite antara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Pemerintah Kabupaten Bone Melalui sinergi ini, Pemkab Bone berkomitmen meningkatkan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, serta mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Wakil Bupati Bone menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan pusat. Menurutnya, pengawasan bersama ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan.

"Koordinasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan pemungutan pajak berjalan optimal, transparan, dan sesuai ketentuan. Kita ingin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan yang nantinya mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat," ujar Andi Akmal.

Ia menambahkan, pengawasan bersama tidak sekadar mengejar target penerimaan semata, melainkan juga untuk menciptakan tata kelola perpajakan yang tertib, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi para Wajib Pajak. Ke depan, Pemkab Bone berharap kerja sama dengan Kanwil DJP Sulselbartra dapat terus diperkuat, terutama dalam hal, Pertukaran data dan informasi perpajakan, Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak secara berkala, Perumusan langkah strategis peningkatan penerimaan pajak pusat dan daerah.

Melalui langkah strategis ini, Pemkab Bone optimis dapat membangun tata kelola perpajakan yang efektif sebagai instrumen utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah serta mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Bone.