KONI Bone Perketat Tata Kelola Dana Hibah Cabor Porprov

RRI.CO.ID Bone - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bone memperketat tata kelola dan pendistribusian dana hibah pembinaan cabang olahraga (cabor) guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sulsel XVIII Tahun 2026. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Ruang Rapat KONI Bone, Senin, 10 Agustus 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KONI Bone, Drs. Asiswa Karim, bersama Kepala Dispora Bone, H. A. Akbar, S.Pd., M.Pd., serta dihadiri Kepala Inspektorat Daerah Bone, Essau. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan, tertib, dan akuntabel demi mencapai target "Tiga Sukses" dalam perhelatan PORPROV Sulsel XVIII mendatang. "Harapan kita ke depan semuanya berjalan. Kita sukses prestasi, sukses sebagai tuan rumah, dan sukses sebagai pertanggungjawaban," kata Kepala Dispora Bone, H. A. Akbar.

Untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun potensi kerugian negara, Dispora dan KONI Bone sengaja menghadirkan Inspektorat untuk memberikan pembekalan teknis kepada para pengurus dan bendahara cabor. Tak berhenti di situ, Dispora Bone juga berencana menggandeng jajaran perpajakan serta Aparat Penegak Hukum (APH) dari Polres dan Kejaksaan dalam waktu dekat guna memberikan pemahaman hukum bagi pengurus cabor.

KONI Bone menegaskan bahwa dana hibah tidak akan dibagikan secara otomatis. Pencairan yang ditargetkan mulai berjalan dalam satu hingga dua hari ke depan hanya berlaku bagi cabor yang telah memenuhi seluruh kriteria administrasi, seperti, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2025 yang sudah rampung, Surat Keputusan (SK) kepengurusan cabor yang masih sah dan legal. Ketua KONI Bone, Drs. Asiswa Karim, menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi cabor yang abai terhadap aturan administratif tersebut. "Yang belum masuk LPJ-nya tidak dikasih. Saya bertanggung jawab itu. Ketika kita distribusikan anggaran belum ada SK, itu menyalahi aturan," tegas Asiswa.

Langkah tegas ini diambil mengingat banyak bendahara cabor baru yang belum berpengalaman dalam tata kelola keuangan negara, sehingga butuh pengawalan ketat agar seluruh proses pembinaan atlet berjalan seiring dengan tertib administrasi. Terlibat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana, yakni Dispora, KONI, dan masing-masing cabor. "Teman-teman bendahara mungkin tidak pernah menjadi praktisi bendahara, baru masuk di sini dan baru menghadapi pekerjaan itu. Makanya dituntun supaya ke depan bisa terkoneksi dengan baik," jelasnya.

Dalam persoalan pencairan dana, Asiswa menegaskan tidak ada toleransi bagi cabor yang belum menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Baginya, kelengkapan LPJ bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. "Yang belum masuk LPJ-nya tidak dikasih. Saya bertanggung jawab itu," tegasnya.

Menurut Asiswa, keputusan tersebut diambil untuk menghindari potensi penyalahgunaan keuangan. Cabor yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban tidak akan menerima dana sebelum kewajibannya dipenuhi. Sebaliknya, cabor yang telah melengkapi LPJ dan proposal menjadi prioritas dalam pendistribusian dana. "Yang lengkap kita kasih, kemudian yang ada proposalnya. Tapi yang belum lengkap LPJ-nya ini, jangan dikasih," ujarnya.

Hal yang sama berlaku bagi cabor yang belum memiliki SK kepengurusan. KONI Bone memastikan dana hibah tidak akan didistribusikan kepada organisasi olahraga yang secara administratif belum memiliki dasar kepengurusan yang sah. "Ketika kita distribusikan anggaran belum ada SK, itu menyalahi aturan. Nggak bisa diberikan anggaran hibah itu," tegas Asiswa.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa persiapan PORPROV Sulsel XVIII di Bone bukan hanya tentang bagaimana atlet bertanding dan meraih medali. Di belakang panggung olahraga, ada tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proses pembinaan berjalan dengan tata kelola yang baik.

Bagi KONI dan Dispora Bone, prestasi di lapangan harus berjalan beriringan dengan tertib administrasi di atas meja. Sebab, keberhasilan PORPROV bukan hanya ketika atlet berdiri di podium, tetapi juga ketika seluruh anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan.